Dewan ingin Banjarmasin seperti Jakarta yang memiliki RS sendiri, dan bisa mengeluarkan program Kartu Banjarmasin Sehat,Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Para anggota DPRD Kota Banjarmasin menyatakan sikap menolak rencana pemerintah kota (Pemkot) melanjutkan pembangunan rumah sakit Sultan Suriansyah dibiayai swasta.
Penolakan itu diucapkan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Suprayogi di Banjarmasin, Senin, menyoroti rencana Pemkot untuk percepatan pembangunan RS milik Pemkot Banjarmasin di RK Ilir Banjarmasin Selatan itu menawarkannya kepada swasta.
"Kalau mau di swastakan kenapa tidak dari awal saja, inikan sudah tiga kali anggaran dibiayai APBD Banjarmasin," ujar politisi PDIP itu.
Meskipun dia memahami, pembangunan RS ini terkendala dengan anggaran yang sangat besar hingga membebani APBD, namun semuanya sudah berkomitmen akan menyelesaikannya lewat APBD hingga 2019.
"Kan bisa disiasati dengan perhitungan skala prioritas, kalau ada anggaran yang tidak masuk prioritas alihkan saja ke RS," paparnya.
Hal penolakan terhadap rencana Pemkot itu juga dinyatakan Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin Faisal Hariyadi, yang menyatakan hal ini menyimpang dari niat awal pembangunan RS tersebut.
Politisi PAN ini merasa swastanisasi itu hanya akan merugikan Pemkot Banjarmasin. Sebab, biaya RS akan menjadi mahal, seperti biaya mendapatkan pelayanan kesehatan di RS swasta yang sudah banyak di Banjarmasin.
Takutnya, kata dia, program layanan biaya murah dan gratis tidak terlaksana.
"Dewan ingin Banjarmasin seperti Jakarta yang memiliki RS sendiri, dan bisa mengeluarkan program Kartu Banjarmasin Sehat," sebutnya.
Sebagaimana diketahui, penuntasan bangunan RS Sultan Suriansyah masih memerlukan Rp180 miliar. Tahun ini dianggarkan Rp 38 miliar, dan sisa Rp 142 miliar ditarget bisa dicapai hingga 2019.
Sehingga Pemkot Banjarmasin ada rencana sisa pembangunan RS tersebut diinvestasikan atau dikerjasamakan dengan swasta.
Tim anggaran Pemkot Banjarmasin pesimis bisa menyelesaikan proyek itu sesuai target atau selama dua tahun anggaran, mengingat kondisi APBD Banjarmasin tidak sanggup mealokasikan sisa anggaran pembangunan RS itu.
"Apabila anggaran diprioritaskan untuk RS, dikhawatirkan tidak ada anggaran lagi untuk pembangunan yang lain," ujar Kepala Dinas Pengerjaan Umum (PU) Banjarmasin H Gusti Ridwan Sofyani, Senin.
Menurut dia, rencana itu merupakan hasil konsultasi ke kementerian keuangan. Sebab, menjadi proyek strategi nasional sesuai Peraturan Pemerintah.
"Tapi rencana itu masih belum di lempar ke investor, karena belum ada kajian," timpalnya.
Kendati dikerjasamakan dengan swasta, RS Sultan Suriansyah itu masih berstatus milik Pemkot Banjarmasin. Karena ada MOU yang akan dibuat dengan pihak yang berinvestasi untuk RS itu.
Ridwan merasa dengan menggandeng pihak swasta lebih menguntungkan. Selain fisik RS cepat selesai, dan kinerja RS itu akan lebih profesional.
Pewarta: SukarliEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
