Fraksi DPRD berikan saran dan masukan terhadap Raperda APBD

Juru bicara Fraksi PDIP Ronauli Saragih (kanan di atas podium) saat menyampaikan pandangan umum fraksi pada rapat paripurna di gedung DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (12/9/2024). (ANTARA/Yose Rizal)

Seluruh fraksi di DPRD Banjarbaru menyampaikan pandangan umum fraksi,

Banjarbaru (ANTARA) - Fraksi-fraksi DPRD Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan memberi saran dan masukan terhadap rancangan peraturan daerah APBD tahun 2025 yang sebelumnya disampaikan oleh pemerintah kota setempat.

Saran dan masukan fraksi lembaga legislatif itu dilakukan pada rapat paripurna yang diikuti anggota DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas Raperda APBD 2025 di Banjarbaru, Kamis.

Baca juga: DPRD dorong Pemkot Banjarbaru tingkatkan PAD dari berbagai sektor

"Seluruh fraksi di DPRD Banjarbaru menyampaikan pandangan umum fraksi baik berupa saran maupun masukan atas raperda APBD," ujar Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah usai rapat paripurna.

Sementara, Fraksi Kesan melalui juru bicaranya Ahmad Nor Ihsan Finazli mengatakan, pihaknya mendorong pemerintah Kota Banjarbaru untuk memprioritaskan terkait kesehatan dan pendidikan.

Fraksi Keadilan Sejahtera Nasional (Kesan) meminta agar peningkatan pelayanan di bidang pendidikan lebih konsisten, dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran paling sedikit 20 persen dari belanja.

Baca juga: DPRD Banjarbaru segera sahkan Raperda APBD 2025

"Itu semua dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam undangan dan semua program benar-benar diawasi dan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Banjarbaru," ujar Ihsan saat menyampaikan saran fraksinya.

Sementara, Fraksi Gerindra, PKB, PDIP dan PPP memberikan masukan terkait APBD harus berpedoman ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak muncul masalah di kemudahan hari.

"Kami minta, Pemkot Banjarbaru mampu mempersiapkan anggaran pemeliharaan sesuai kebutuhan, khususnya terkait infrastruktur dan penanganan pasca bencana agar semua tertangani," ucap jubir PKB.

Ketua DPRD Banjarbaru Fadliansyah mengatakan, pandangan fraksi atas Raperda APBD dapat disimpulkan menerima dan menyetujui dibahas sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di lembaga itu.

"Kami menargetkan, pengesahan Raperda APBD 2025 sebelum pelantikan anggota DPRD baru bulan Oktober sehingga fokus membahas baik antara badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemkot," katanya.

Baca juga: DPRD Banjarbaru apresiasi angkutan "Juara" beri kemudahan masyarakat