Anggaran SOPD Dikurangai 15 Persen

Pelaihari, (Antaranews Kalsel) –-Wakil Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Sukamta mengatakan,  guna menekan  pembengkakan  defisit anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Tanah Laut 2017,  beberapa kegiatan satuan organisasi perangkat daerah (SOPD)  harus dilakukan pengurangan.
 
"Jika kegiatan SOPD tidak dikurangi, maka  pemerintah daerah akan menghadapi hutang kepada penyedia barang dan jasa karena pengeluaran lebih besar dari pendapatan," ujar Wakil BUpati Tanah Laut H Sukamta, di Pelaihari, Kamis (19/1).

Menurut dia, pemerintah kabupaten  pada tahun 2017 menerapkan kebijakan pemangkasan dan penundaan terhadap beberapa kegiatan SOPD.

"Dilakukan hal itu karena keteterlambatan usulan anggaran dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat," terangnya.

Dijelaskannyam pengusulan anggaran  pemerintah kabupaten ke pemerintah pusat, baru masuk pada tanggal 30 Desember 2016 lalu.

"Meskipun APBD Tanah Laut 2017 mencapai Rp2 triliun lebih, namun kebijakaan pemangkasan kegiatan harus dilakukan  agar tidak terjadi pembengkakan defisit  anggaran ," tegasnya.

 Kemudian, terang dia, masing-masing SOPD  menekan kegiatan non prioritas sebesar 15 persen agar pada anggaran tahun berikutnya APBD Tanah Laut tetap konsisten untuk menunjang pembangunan daerah.