Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Prof DR H Mahyuddin NS menyarankan agar pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengusulkan pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) unggulan.
"Pemprov Kalsel harus mengusulkan anggaran pembangunan SMK unggulan itu, jangan kalah dengan daerah lain di Indonesia yang sudah mendapat bantuan pemerintah," ujarnya saat berkunjung di Martapura, Kalsel, Selasa.
Ia meminta, Pemprov Kalsel melalui dinas terkait pro aktif mengusulkan dana bantuan pembangunan sekolah kejuruan sehingga mendapat perhatian pemerintah pusat.
"Dananya harus diusulkan sehingga ada perhatian pemerintah pusat dan kami siap memperjuangkan agar dana bantuan itu bisa dikucurkan kepada daerah termasuk bagi Provinsi Kalsel," ungkapnya.
Menurut dia, ada sepuluh provinsi di Indonesia yang mengusulkan dana bantuan pembangunan SMK itu dan sudah menerima bantuan dengan nilai puluhan miliar.
Disebutkan, daerah itu diantaranya Pacitan Provinsi Jatim dengan bantuan sebesar Rp60 miliar, Sumsel Rp60 miliar, Bali Rp10 miliar, Probolinggo Rp20 miliar, Jepara Rp20 miliar dan Solo Rp30 miliar.
"Provinsi tetangga Kalsel yakni Kalteng juga dapat bantuan sebesar Rp30 miliar dan saat ini proyeknya sudah mulai dibangun," ujar wakil rakyat dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Dikatakan, pembangunan SMK unggulan itu sangat diperlukan Kalsel karena memiliki banyak potensi alam yang bisa dikembangkan oleh siswa-siswa yang sudah dilatih sesuai kejuruan dan keahliannya.
Khusus di Kalsel, ia menilai, kejuruan yang bisa dibuka adalah kejuruan di bidang pertambangan, perkebunan maupun kejuruan lain dibidang pertanian secara umum yang masih memerlukan banyak tenaga kerja.
"Keberadaan SMK bertujuan mengurangi angka pengangguran disamping menyiapkan tenaga kerja terampil yang siap kerja dan menekuni bidang kerja sesuai keahliannya," ujar dia.
Ditambahkan, pihaknya juga mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur sekolah menengah kejuruan dibanding sekolah menengah umum.
"Jika sebelumnya pembangunan infrastruktur sekolah menengah umum mencapai 60 persen dan sekolah kejuruan 40 persen maka ke depan kami minta persentasenya dibalik," katanya.
Kunjungan kerja Komisi X DPR RI ke Kalsel berlangsung selama dua hari yakni 31 Oktober - 1 November 2011 diawali pertemuan dengan Gubernur Kalsel dan jajaran dinas serta instansi terkait.
Selain itu, komisi yang membidangi Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata itu juga diisi peninjauan lapangan ke sejumlah sekolah di Kota Banjarmasin dan kunjungan ke Perpustakaan Daerah Provinsi Kalsel.zal/B
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
