Penanggulaangan Permasalahan Sosial Perlu Peran Serta Masyarakat

Amuntai, (Antaranews.Kalsel) - Pemerintah memiliki kemampuan terbatas dalam mengatasi permasalahaan sosial sehingga perlu peran serta seluruh lapisan masyarakat sehingga nilai-nilai dan prinsip kesetiakawanan nasional perlu terus ditumbuhkan.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rizali Eswansyah di Amuntai, Rabu mengatakan, melalui Peringatan Hari Kesetiawakanan Sosial Nasional (HKSN) pemerintah bermaksud melestarikan nilai-nilai kesetiawakan sosial, karena permasalahaan sosial tidak bisa ditanggung pemerintah sendiri perlu pera serta seluruh lapisan masyarakat.

"Perlu terus dilestarikan jiwa dan semangat kesetiawakanan sosial karena ditengah kita masih banyak dijumpai permasalahan sosial," ujar Rizali.

Rizali mengatakan melalui peringatan HKSN terus ditumbuhkan penghayatan akan semangat persatuan dan kesatuan, gotong royong dan kekeluargaan dan semangat berkorban tanpa pamrih rakyat Indonesia dalam mengatasi berbagai permasalahan.

HKSN juga diharapkan bisa menjadi alat pengungkit nilai-nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat dengan menerapkan tiga prinsip utama yakni pemberdayaan dari, oleh dan untuk masyarakat, prinsip Tridaya bahwa  manusia, lingkungan dan dunia usaha sebagai satu kesatuan dalam melaksanakan kesetiawakan sosial serta prinsip keberlanjutan.

Rizali mengatakan Bangsa Indonesia masih berhadapan dengan berbagai permasalahan sosial meliputi kemiskinan, keterlantaran, ketertunaan, keterpencilan yang jumlahnya tidak kecil, sedangkan pemerintah memiliki kemampuan terbatas untuk mengatasinya.

Peringatan HKSN dilaksanakan dalam bentuk Gerakan Indonesia Sejahtera sebagai upaya percepatan menuju Indonesia baru dengan menumbuhkan kesadaraan kesetiakawan sosial.

"Kesetiakawan sosial terwujud tanpa membedakan agama, suku bangsa, warna kulit karena pada hakekatnya membantu sesama sudah merupakan fitrah manusia," katanya.

Rizali menandaskan, pemerintah terus berupaya memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, melindungi hak sipil, terjaminannya masyarakat dari berbagai resiko bertautan dengan siklus hidup ketidakpastian ekonomi, resiko kerusakan lingkungan, resiko sosial dan politik.