Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan meraih predikat sangat baik kepatuhan pelayanan publik dari Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan pada 2023.
Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di Banjarmasin, Rabu, mengapresiasi terhadap kinerja seluruh jajarannya terkait penghargaan tersebut pada acara penyerahan hasil penilaian penyelenggaraan pelayanan publik 2023 di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: HSS raih nilai tertinggi kepatuhan layanan publik se-Kalsel
Disampaikan Ibnu Sina, Kota Banjarmasin meraih predikat zona hijau pekat atau sangat baik dengan persentase nilai 88,02 pada kategori pemerintah kota.
"Tahun sebelumnya kota kita masih berada di zona kuning dengan nilai 69,63, namun tahun ini naik signifikan dan membanggakan," ungkapnya.
Bahkan, kategori unit pelayanan, kata dia, Dinas Sosial Kota Banjarmasin masuk jajaran 10 besar se-Kalsel dengan meraih nilai 94,18 dari 72 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kategori zona hijau.
Ibnu Sina pun mengucap syukur terhadap prestasi yang diperoleh tersebut dengan harapan kolaborasi yang selama ini terjalin guna meningkatkan mutu pelayanan publik dapat dipertahankan.
"Tentu kita tidak berpuas diri, karena sejatinya masyarakat harus dilayani dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Dia menyoroti enam SKPD yang menjadi lokus penilaian. Baginya, pelayanan pada enam lokus tersebut mesti ditingkatkan untuk hasil evaluasi yang akan datang.
Baca juga: 13 pemda di Kalsel raih zona hijau layanan publik
Diketahui, enam lokus itu meliputi Dinas Penanaman Modal Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarmasin, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin, Dinas Pendidikan Kota , Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin serta Rumah Sakit/Puskesmas.
"Ini jadi tantangan kita ke depan, agar penilaian di enam titik itu bisa meningkat sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik sesuai dengan prinsip pelayanan kita," kata Ibnu Sina.
Untuk itu, dia ingin agar di tahun yang akan datang indeks penilaian kepatuhan pelayanan publik Kota Banjarmasin dapat ditingkatkan lagi, terlebih dengan kini telah hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) Baiman yang bisa diakses oleh siapapun.
"Semoga di tahun-tahun yang akan datang, nilai kita semakin baik dan bisa dipertahankan. Apalagi sekarang ada MPP, kita ingin agar pelayanan publik kita bisa diakses dengan mudah, cepat termasuk bagi kalangan disabilitas yang memiliki keterbatasan," beber Ibnu.
"Lalu dengan dilengkapi sarana teknologi informasi, layanan publik kita yang sifatnya online itu bisa diakses oleh masyarakat dan warga kota Banjarmasin," katanya.
Baca juga: Pemkab HST raih zona hijau kepatuhan layanan publik
