DPRD Cek Penyaluran KUR Tabalong

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan mengecek penyaluran kredit usaha rakyat oleh PT Bank Kalsel Cabang Kabupaten Tabalong.

Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Suwardi Sarlan SAg mengemukakan itu sebelum bertolak ke Tanjung, ibukota Kabupaten Tabalong (236 kilometer utara Banjarmasin), Kamis.

"Kita perlu mengecek penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) dari Bank Kalsel Cabang Tabalong dalam kaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM)," ujarnya menjawab Antara Kalsel.

Pasalnya, lanjut Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalsel itu, pembinaan dan pengembangan UMKM tersebut juga perlu dalam upaya menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan melalui kegiatan sektor informal atau non formal.

Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V yang meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Kabupateng Tabalong itu, penguatan sektor informal/ nonformal merupakan keniscayaan dalam kondisi perekonomian nasional yang belum menggembirakan.

Karena pengalaman membuktikan ketika terjadi krisis ekonomi global yang juga melanda Indonesia tahun 1970-an, sektor nonformal tetap eksis. Sementara sektor formal banyak yang hampir sekarat.

"Oleh sebab itu, kita berharap ke depan penyaluran KUR dan pembinaan UMKM di Kalsel, tidak terkecuali di `Bumi Saraba Kawa` Tabalong, guna penguatan sektor informal/nonformal," tuturnya.

Guna menunjang kelancaran proses KUR, dia mengharapkan pula peningkatan peran PT Panjamin Kredit Daerah (Jamkrida) yang juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel.

"Kita berharap adanya sinkronisasi atau kesamaan pandang Bank Kalsel dan Jamkrida Kalsel dalam upaya memajukan ekonomi rakyatan melalui sektor informal/nonformal dengan meningkatkan peran UMKM," demikian Suwardi Sarlan.

Kunjungan kerja Komisi II DPRD Kalsel ke "kota minyak" Tanjung atau Bumi Saraba Kawa Tabalong, 22 - 24 September 2016, bersamaan komisi lain di lembaga legislatif tingkat provinsi tersebut dengan tujuan dan sasaran berbeda, sesuai bidang masing-masing.

Seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, serta Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel kunjungan kerja ke luar daerah, kecuali Komisi IV bidang kesra kegiatan dalam daerah, yaitu ke Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS).