"Semula mau membicarakan masalah jalan, tapi ketika berada di Kemen PUPR berubah menjadi membicarakan masalah rumah susun sewa (rusunawa)," ujar anggota Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Hormansyah di Banjarmasin, Senin.
"Memang ada sedikit membicarakan masalah jalan, tapi lebih banyak membicarakan masalah perumahan rakyat (termasuk rusunawa)," lanjutnya didampingi staf Komisi III tersebut Rokananda menjawab Antara Kalsel.
Hormansyah tidak banyak bicara hasil kunjungan Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi perumahan rakyat itu ke Kemen PUPR, 12 Agustus lalu, kecuali menyuruh membaca brosur mengenai perumahan yang mereka dapat dari kementerian tersebut.
"Silakan baca brosur dari kementerian ini, itulah yang banyak kami bicarakan," tutur wakil dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bergelar sarjana agama dan sarjana hukum tersebut.
"Sebenarnya yang lebih berhak memberikan keterangan hasil kunjungan ke Kemen PUPR itu, Ketua Komisi III DPRD Kalsel. Tapi oleh karena Pak Ketua Komisi III tidak berada di tempat, saya memberikan keterangan seadanya," lanjutnya.
Sebagai contoh masalah rencana pembangunan rusunawa di Pulau Laut Kotabaru, sebagaimana penuturan Menteri Kelautan dan Perikanan saat bersama Presiden Joko Widodo menghadiri peringatan Hari Nusantara di kabupaten paling timur Kalsel tahun 2014.
"Namun yang masih menjadi persoalan untuk merealisasi rusunawa di Pulau Laut Kabupaten Kotabaru itu, yaitu masalah lahan milik pemerintah provinsi (Pemprov) setempat," tutur Ketua Fraksi PKB DPRD Kalsel tersebut.
"Kita berharap, rusunawa di `kota gunung bamega` Kotabaru (sekitar 300 kilometer timur Banjarmasin) itu segera terealisasi, guna kependidikan penduduk setempat, terutama para nelayan dalam mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak," demikian Hormansyah.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
