Jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan terus berkomitmen menciptakan lapangan kerja yang berbasis kerakyatan guna mengantisipasi habisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa tambang batu bara yang telah menjadi salah satu sumber penghasilan tersebar di daerah tersebut.  


Lapangan kerja yang dirintis untuk menyerap tenga kerja adalah pendirian pabrik karet dan pabrik kelapa sawit dari hasil kerjasama dengan PT PN XIII yang sudah lama beroperasi di daerah tersebut.

 "Kami sengaja menggandeng PT PN XIII untuk mendirikan pabrik tersebut. Karena dengan perusahaan besar seperti  PT PN itu resiko kerugianya kecil," kata Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming, dalam acara pertemuanya dengan rombongan peserta Study Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA XLVI LEMHANAS RI di Mahligai Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Jumat (23/9). 

 Bupati menjelaskan, sekitar 50 persen saham persahaan yang dirintis adalah milik PT PN XIII danm sisanya akan menjadi aset penghasilan milik pemerintah daerah.

Pendiran dua pabrik tersebut dianggap langkah yang strategis mengingat di Tanah Bumbu cukup berpotensi untuk mengembangkan kedua hasil perkebunan itu. 
 
"Kalau hanya mengandalkan tambang batu bara kami yakin lambat laun hasilnya pasti akan habis. Tapi kalau perusahaan karet dan perusahaan kelapa sawit hasilnya bisa berlanjut karena dapat diperbarui," katanya. 



Menindaklajuti berdirinya kedua pabrik tersebut, pihaknya merencanakan pembangunan pelabuhan bertaraf internasional. Pelabuhan ini digagas sesuai visi dan misi pemerintah dalam rangka mengembangkan potensi arus perdagangan sekaligus mempermudah keluar masuknya barang (ekspor-impor) dari hasil perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

Wacana membangun pelabuhan, dianggap telah mengacu masukan tokoh masyarakat dan masukan seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Pelabuhan ini akan dibangun layaknya pelabuhan yang di Kota Surabaya dengan kapasitas muatan sekitar 20 ribu ton.

Sudah ada investor yang siap membangun pelabuhan itu di wilayah Tanah Bumbu. Namun masalah, mereka banyak bertanya kalau sudah berlabuh apa yang bisa dibawa atau di angkut menuju daerah lain. Pertanyaan itu yang hingga sekarang belum bisa terjawab," katanya. (Yanto/B) 
 


Editor : Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2026