Terapkan Prinsip Kemitraan dan Keterbukaan Informasi

Bupati Hulu Sungai Tengah H Harun Nurasid mengatakan pihaknya akan meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan sebagaimana saran yang disampaikan beberapa fraksi di DPRD Kalsel.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati dalam sidang pemandangan umum Fraksi-fraksi DPRD HST atas Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD HST tahun 2010 dalam sidang Paripurna DPRD bertempat di Gedung DPRD HST, Kamis.

Menurut dia, selain masalah peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, Pemkab HST juga telah menyusun rencana kerja tentang penyertaan modal pada PDAM Tirta Dharma antara lain menyusun pelaksanaan penilaian Aset PDAM yang disesuaikan dengan jadwal waktu pemeriksaan BPK.

"Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Fraksi Partai Golongan Karya yang memberikan argumentasi tidak ada alasan untuk menolak Raperda Pertanggung jawaban yang diajukan,"katanya.

Saran Fraksi Golkar agar pemerintah bisa mendongkrak PAD akan menjadi perhatian utama, khususnya SKPD selaku pengelola pendapatan akan dipacu melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, sehingga ke depan tercapai kemandirian daerah untuk membiayai pembangunan didukung pengawasan dari kebocoran penerimaan daerah.

Peningkatan mutu pengawasan dalam pelaksanaan proyek pembangunan menjadi komitmen Pemkab HST dengan melakukan pengujian terhadap kandidat pengawas yang mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan pekerjaan pengawasan pelaksanaan proyek di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Terkait dengan penanganan ganti rugi tanah untuk jalan lingkar, Pemkab HST bersepakat untuk menempatkan masyarakat sebagai subyek pembangunan, dengan menerapkan prinsip-prinsip kemitraan dalam ganti rugi tanah.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi keterbukaan informasi harga tanah sesuai dengan ketentuan, kesetaraan pemerintah dengan masyarakat dengan pendekatan hukum dan bukan pendekatan kekuasaan serta mengupayakan keuntungan bisa dinikmati kedua belah pihak dengan melakukan ganti untung bukan ganti rugi.

Ditambahkannya atas pendapat Fraksi PDIP dan Fraksi Papadaan yang mengharapkan perbaikan dan penyempurnaan dimasa-masa mendatang terhadap pelaksanaan APBD tahun 2010 sejalan dengan langkah Pemkab HST sehingga daerah mampu mendapatkan opini pemeriksaan BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Turut berhadir dalam sidang paripurna DPRD HST, Ketua DPRD HST H Gusti Rosyadi Ilmi beserta Pimpinan DPRD HST, Sekda HST IBG Dharma Putra, Para Asisten, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Para Pimpinan SKPD, Kabag dan Camat, Anggota DPRD HST, Perwakilan BUMD/Swasta serta Undangan lainnya. (Fat/Humas/B)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.