Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mempunyai peluang untuk mengusung atau mengajukan calon Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan pada pemilihan kepala daerah Februari 2017 bila melihat hasil Pemilu Legislatif 2014.
Politisi senior partai politik tersebut yang juga Bendahara Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Pejuangan (PDIP) Kalsel H Muhaimin mengemukakan hal itu menjawab wartawan di Banjarmasin, Jumat.
Pasalnya hasil Pemilu Legislatif 2014 di "Bumi Salidah" Barito Kuala (Batola), PDIP sebagai pemenang kedua, yaitu mendapatkan empat kursi, ujar Muhaimin yang juga Wakil Ketua DPRD Kalsel periode 2014-2019.
"Kecuali itu, di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel PDIP hanya mendapat satu kursi DPRD setempat, yang akan sama-sama dengan Batola melaksanakan pilkada Februari 2017," tuturnya.
Oleh sebab itu, lanjut anggota DPRD Kalsel empat periode tersebut, kemungkinan partainya hanya sebagai pendukung untuk pilkada di "Bumi Agung" HSU.
"Mungkin pula berkoalisi dengan partai politik (parpol) lain terhadap pasangan calon yang punya peluang besar untuk menang pada pemilihan bupati/wakil bupati di daerah yang terkenal dengan Candi Agung-nya tersebut," lanjutnya.
"Kita masih melihat kekuatan bakal calon dalam Pilkada HSU," ujar wakil rakyat yang bergelar sarjana hukum, serta magister hukum dan kenotariatan itu saat berada di ruang kerja Wakil Ketua DPRD Kalsel.
Berdasarkan konstalasi politik tersebut, PDIP akan menurunkan tim survei, guna memantapkan pasangan calon yang akan mendapat dukungan parpol berlambang kepala banteng moncong putih itu.
"Pastinya kita juga memasang target menang untuk pasangan calon yang siap diusung atau didukung PDIP dengan koalisi bersama parpol lain," tegas laki-laki kelahiran 5 Mei 1963 atau berbintang Taurus tersebut.
Mengenai sistem penjaringan calon kepala daerah tersebut, dia mengatakan, PDIP mempunyai mekanisme tersendiri, seperti keputusan calon yang akan mengikuti pilkada, kewenangan pada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) parpol itu.
"Sedangkan DPD dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP hanya menjaring dan mengusulkan. Tapi yang jelas pelamar calon kepala/wakil kepala daerah melalui PDIP harus mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (Fit and Proper Test) oleh DPP," tuturnya.
Ia menerangkan, rencana Fit and Proper Test para calon kepala/wakil kepala daerah yang akan ikut bertarung pada pilkada 2017 itu, 27 April 2016 di Kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro-Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus).
Uji kelayakan dan kepatutan itu, akan diikuti 10 provinsi yang di daerahnya melaksanakan Pilkada serentak se-Indonesia tahap II 2017, baik gubernur, wali kota, maupun bupati.
"Sepuluh provinsi tersebut, Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalsel, Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Sumatera Selatan (Sumsel), Jambi, Bengkulu, Lampung, serta Bangka Belitung (Babel)," demikian Muhaimin.
