Amuntai (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, mengantisipasi terjadinya musibah bencana banjir dan tanah longsor yang sering terjadi di wilayah tersebut.
Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Maliki di Amuntai, Selasa mengatakan, hampir setiap tahun pihaknya memprogramkan pembangunan bronjong dan dek tepi sungai untuk mencegah musibah lonsor dan banjir.
"Pencegahan musibah banjir dan tanah longsor merupakan aspirasi dan keluhan yang dihimpun melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang)," kata dia.
Maliki mengatakan, karakteristik wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) yang mencapai 90 persen, dan berada di antara pertemuan arus sungai Tabalong dan Balangan mengakibatkan daerah ini cukup rawan dilanda musibah banjir dan tanah longsor, khususnya pada daerah tepi sungai.
Banyak wilayah pemukiman dan ruas jalan desa terletak di tepian sungai, sehingga kegiatan pembangunan dek dan bronjong sangat perlu di lakukan oleh Dinas PU setiap tahun anggaran.
Pembuatan bronjong berupa pemasangan kawat pada tepian sungai yang kemudian diisi batu besar yang fungsinya untuk mencegah terjadinya longsor, sedangkan dek penahan banjir berupa bangunan semen batu yang ditinggikan untuk menahan air ketika pasang masuk kedaratan`
Dinas PU melalui Bidang Pengairan pada 2016 menganggarkan pembuatan bronjong di 15 desa dengan nilai anggaran mencapai Rp3,2 miliar.
Yaitu, lima desa di Kecamatan Haur Gading, masing-masing 2 desa di Kecamataan Sungai Pandan dan Amuntai Selatan, 1 desa di Kecamatan Paminggir dan masing-masing 3 desa di kecamatan Amuntai Tengah dan Amuntai Utara.
Melalui Program Pengendalian banjir senilai Rp2,6 miliar diantaranya untuk membangun dek penahan banjir pada sejumlah tepi sungai yang selama ini dikeluhkan masyarakat sering mendapat luapan air sungai ketika banjir, seperti di kawasan Desa Pekacangan dan Desa Cakru.
"Jadi kita bangun dek penahan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai guna mencegah air sungai meluap kedaratan saat musim penghujan untuk mencegah banjir di wilayah pemukiman penduduk," terangnya.
Mendukung program pemerintah pusat dalam bidang ketahanan pangan dan menuju swasembada beras dilaksanakan program pengembangan dan pengelolaan jaringaan irigasi rawa dan jaringan irigasi lainnya yang pada 2016 ini dianggarkan Rp28,2 miliar.
Maliki mengatakan, khusus daerah rawa seperti Kabupaten HSU perlu pembuatan dan pemeliharaan saluran pembuang, supaya air cepat turun ke kanal menyesuaikan dengan masa tanam padi, sehingga petani bisa melakukan penanaman padi lebih cepat.
