Bukan cuma menduduki/mendapat jabatan, tapi juga menjadi ketua pada AKD DPRD Kalsel tersebutBanjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode 2014-2019 yang baru sekitar setahun memiliki alat kelengkapan sudah melakukan perombakan.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Muhaimin di Banjarmasin, Jumat berharap perombakan alat kelengkapan dewan (AKD) tersebut akan memotivasi peningkatan kinerja anggota legislatif tingkat provinsi ini.
Perombakan AKD DPRD Kalsel tersebut secara proporsional dan profesional, dengan tetap mengedepakan kebersamaan atau musyawarah mufakat, lanjut anggota legislatif tingkat provinsi tersebut dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu.
Sebagai contoh hampir semua partai politik (parpol) pemenang Pemilu 2014 atau yang mendapatkan kursi DPRD Kalsel kini juga menduduki jabatan pada AKD lembaga legislatif tingkat provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut, ungkapnya.
"Bukan cuma menduduki/mendapat jabatan, tapi juga menjadi ketua pada AKD DPRD Kalsel tersebut," lanjut wakil rakyat bergelar magister hukum dan kenotariatan itu.
Anggota DPRD Kalsel tiga periode dari PDIP tersebut menunjuk contoh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan parpolnya sendiri, yang sebelumnya tidak kebagian sebagai ketua AKD, tapi kini mendapatkan kesempatan.
Sedangkan sebelumnya PDIP tidak mendapat posisi pada AKD DPRD Kalsel, kendati pemenang kedua atau perolehan suara terbanyak sesudah Partai Golkar.
Begitu pula PKB yang menduduki urutan keempat atau setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam keanggotaan DPRD Kalsel, pada kesempatan sebelumnya tidak mendapat jabatan ketua di AKD lembaga legislatif tingkat provinsi itu, demikian Muhaimin.
Perombakan kepemimpinan AKD DPRD Kalsel itu pada komisi-komisi (empat komisi), Badan Kehormatan (BK), dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP2D) yang dulu bernama Badan Legislasi (Banleg).
Sementara kepemimpinan Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel tidak mengalami perombakan, karena eks oficio dari pimpinan lembaga legislatif tersebut masing-masing sebagai ketua Hj Noormiliyani Aberani Sulaiman (Partai Golkar).
Kemudian wakil-wakil ketua H Muhaimin (PDIP), Asbullah (PPP) daan H Hamsyuri (PKB)
Untuk kepemimpinan AKD DPRD Kalsel lain, Komisi I bidang hukum dan pemerintahan sebagai Ketua H Syahdillah (Gerindra), Wakil ketua H Husni Nurin (PKB) dan Sekretaris Hj Kamariatul Herlena (Hanura).
Komisi II bidang ekonomi dan keuangan Ketua Suwardi Sarlan (PPP), Wakil Ketua H Supian HK (Partai Golkar), dan Sekretaris Imam Suprastowo (PDIP), kemudian Komisi IV bidang kesra Ketua Yazidie Fauzy (PKB), Wakil Ketua H Lutfi Saifuddin (Gerindra) dan Sekretaris Masrur Auf Ja`far (Partai Demokrat).
Kecuali itu, kepemimpinan Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur untuk ketuanya tidak mengalami perubahan, yaitu H Bardiansyah (Partai Golkar), Wakil Ketua Syarifudin H Maming (PDIP) sebelumnya H Ansor Ramadlan (PPP), dan Sekretaris H Riswandi (PKS).
BK DPRD Kalsel ketuanya H Haryanto (PKS) menggantikan H Rusdiansyah Asnawi (PPP) yang kini sakit-sakitan, namun tetap sebagai anggota, dan wakil ketua H Burhanuddin - tetap dari Partai Golkar, serta tiga anggota masing-masing H Syahdillah (Gerindra), dan H Hormansyah (PKB).
Pada BP2D DPRD Kalsel, Ketua HM Rosehan NB (PDIP) sebelumnya sebagai wakil menggantikan H Murhan Effendie yang hanya fokus selaku Ketua Fraksi Partai Golkar, dan wakil Iskandar Zulkarnain (PPP).
Keanggotaan DPRD Kalsel yang berjumlah 55 orang itu terdiri dari Partai Golkar 13, PDIP delapan, PPP tujuh, PKB dan Gerindra masing-masing enam orang, PKS lima, Demokrat empat, NasDem tiga, Hanua dua dan Partai Amanat Nsional (PAN) satu orang.
Pewarta: SukarliEditor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
