Bupati HSS : Esensi otonomi daerah tingkatkan PAD tanpa bebani masyarakat

Kandangan (ANTARA) - Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Achmad Fikry, bersama Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, dan unsur Forkopimda mengikuti peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) Ke-26 tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui zoom meeting di pendopo bupati setempat.

Ia mengatakan hal menarik dari peringatan yaitu berkenaan dengan esensi otonomi daerah, bahwa diharapkan kepada setiap daerah lebih berkreativitas dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Prinsip peningkatan pendapatan daerah itu adalah prinsip yang harus kita kembangkan, dengan catatan tidak memberatkan atau membebani masyarakat," katanya, saat memberikan keterangan usai mengikuti kegiatan, Senin (25/4) kemarin.

Baca juga: Harga bahan pokok HSS terpantau stabil jelang Idul Fitri

Dijelaskan dia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS sudah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut.

Di antaranya, meletakkan beberapa alat transaksi seperti di hotel dan rumah makan, termasuk ke depannya akan dikembangkan potensi-potensi lain, seperti sarang burung walet namun tetap dalam catatan selama itu tidak membebani masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik mengatakan peringatan ini berdasarkan keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996, yang ditandatangani pada 7 Februari, menyebutkan bahwa tanggal 25 April ditetapkan sebagai Hari Otonomi Daerah.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, H. Suhajar Diantoro, mengatakan secara filosofis tujuan dilaksanakannya otonomi daerah dengan mendelegasikan sebagian kewenangan urusan pemerintahan.

"Sejatinya untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi sumber daya, yang dapat meningkatkan PAD, serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan," katanya, dalam paparan dirangkaian peringatan.

Dalam peringatan tersebut, juga diluncurkan dua sistem daring atau online, terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus simulasi penggunaannya.

Baca juga: BPKPD HSS canangkan bulan panutan pembayaran PBB-P2

Sistem Daring tersebut, yakni Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SI LPPD) versi 1.1 dan Konsultasi Virtual Otonomi Daerah (KOVI OTDA).

Peringatan dilaksanakan secara virtual ini mengusung tema “Dengan Semangat Otonomi Daerah Kita Wujudkan ASN yang Proaktif dan Berakhlak dengan Membangun Sinergi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045".

Diikuti oleh seluruh kepala daerah baik pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, DPRD, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia.