Peringatan tersebut bertema semangat otonomi daerah kita wujudkan ASN yang proaktif berakhlak dengan membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia emas di periode 2045.
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro atas nama Menteri Dalam Negeri dalam sambutannya mengatakan, ditetapkannya otonomi daerah secara filosofis memiliki tujuan dengan mendelegasikan sebagian kewenangan sebagian Pemerintahan.
Sejatinya untuk mencapai kemandirian viskal dengan menggali sebagian potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadinya percepatan pemerataan pembangunan," ujar Suhajar.
Ia mengatakan, pada 1995 pemerintah menyerahkan sebagian urusan melalui Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan kepada 26 daerah tingkat II percontohan ditetapkan pada 21 April 1995.
Kebijakan ini dijadikan tonggak dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sehingga tanggal 7 Februari 1996 Pemerintah Pusat mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah yang ditetapkan pada 7 Februari 1996. Melalui Keputusan tersebut ditetapkan tanggal 25 April sebagai Hari Otonomi Daerah.
Setelah itu lahirlah undang-undang No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999 yang membenahi hubungan pusat dan Daerah dengan diterbitkannya undang-undang tersebut daerah memilik kewenangan dalam seluruh bidang Pemerintahan kecuali politik luar negeri, pertanahan dan pertahanan, peradilan, moneter, agama dan lainnya.
"Setelah 26 berlalu Otonomi Daerah telah memberikan dampak positif dibuktikan dengan adanya pembangunan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, bertambahnya Pendapatan Asli Daerah dan kemampuan viskal daerah," ujarnya saat mengakhiri sambutannya.
Pewarta: Diskominfo TanbuEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
