Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan HM Thamrin Haji Ibram meminta perusahaan pertambangan agar lebih serius mereklamasi lahan pasca tambang.
"Pasalnya reklamasi terhadap lahan pasca tambang merupakan keniscayaan," ujar anggota baru DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2014-2019 itu di Banjarmasin, Jumat.
"Oleh sebab itu saya akan mengajak kawan-kawan di Komisi III DPRD Kalsel untuk lebih mengintensifkan pengawasan pertambangan, termasuk reklamasi pasca tambang," tuturnya.
Menurut politisi Partai Golkar pengganti antarwaktu (PAW) itu, pengawasan tersebut sesuai pula dengan kedudukan Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi, serta lingkungan hidup.
Pasalnya, lanjut DPRD Kalsel yang pengambilan sumpahnya 29 November lalu itu, jika pasca tambang tanpa reklamasi bisa berdampak bencana, seperti banjir dan tanah longsor.
"Tapi yang jelas jika pascatambang tanpa reklamasi dapat menimbulkan degradasi kualitas lingkungan," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan IV Kalsel yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu.
Oleh sebab itu masalah reklamasi akan menjadi sorotan utama guna memelihara dan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan yang semakin parah," tegas putra almarhum Haji Ibram, seorang pengusaha terkenal asal "kota dodol" Kandangan Hulu Sungai Selatan tersebut.
Karena persoalan lingkungan hidup bukan cuma menjadi perhatian daerah, tapi juga nasional dan dunia internasional, lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
Sebagai orang baru di DPRD Kalsel, dia mengaku belum banyak pengalaman dalam menampung dan menyalurkan, sekaligus memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama yang merupakan konstituennya.
"Karena itu, saya akan banyak belajar dengan kawan-kawan yang berengalaman atau yang sudah beberapa kali menjadi anggota DPRD Kalsel," demikian Thamrin.
Thamrin pengganti antarwaku H Abdul Latief yang mengundurkan diri karena mencalon Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalsel pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada yang dijadwalkan 9 Desember 2015.
