Ketua Hiswanamigas Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Syarifah Rugayah menyatakan itu melalui WA-nya, Rabu (3/11) malam sehubungan permasalahan kelangkaan beberapa jenis bahan bakar minyak (BBM) seperti solar bersubsidi dan bio solar/bio diesel belakangan ini.
"Sebagai mitra atau perpanjangan tangan Pertamina dan pelayanan publik, pada prinsipnya kami dari Hiswanamigas akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya," tegasnya menjawab Antara Kalsel.
Mengenai pelayanan dengan sistem kartu atau FUEL CARD pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dia menyatakan, hal itu domain atau kewenangan Pertamina.
"Apabila program Fuel Card itu untuk kelancaran dan keamanan distribusi BBM terhadap masyarakat, kami siap melaksanakannya terutama biosolar yang masih bersubsidi," ujarnya.
"Cuma sekedar diketahui pula bahwa SPBU juga adalah perpanjangan dari Pertamina untuk penyaluran BBM," lanjut perempuan yang akrab dipanggil Ibu Ifah itu.
Menurut dia, setiap tahun tampaknya truk angkutan bertambah dan sampai sekarang belum ada evaluasi pihak terkait dari penyebab salah satu yang menyebabkan kelangkaan bahan bakar mereka, termasuk angkutan truk pelabuhan ke daerah Kalimantan Tengah (Kalteng).
Sementara pascapandemi COVID-19, tampaknya terjadi kenaikan permintaan, yang juga karena kegiatan perekonomian mulai bangkit kembali.
"Stiap rapat atau pertemuan dengan pihak terkait, kami dari Hiswana terus menyampaikan ketidakseimbangan 'supply and demand' (persediaan dan kebutuhan)," ujarnya.
"Supply approach dan atau pendekatan pasar atas permintaan kebutuhan biodiesel terus kita gaungkan sebagai tanggung jawab dan keperdulian pemerintah dan pihak terkait, serta kita semua untuk kelancaran angkutan dan kelancaran roda perekonomian," demikian Ibu Ifah.
Pada kesempatan terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), H Sahrujani mengungkapkan, untuk kebutuhan BBM di provinsinya Tahun 2021 pemerintah provinsi (Pemprov) setempat mengusulkan kouta sebanyak530.014 kilo liter (KL).
"Namun dari Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memberikan kouta Kalsel 2021 hanya 254.934 KL yang disalurkan ke PT Pertamina dan PT AKR," ungkapnya saat rapat dengar pendapat (RDP) beberapa hari lalu.
"Sebanyak 254.934 KL itu meliputi sektor retail dan pelayanan umum seperti kapal penumpang, RS tipe C dan sebagainya," demikian Sahrujani.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
