Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, M Faruk Syahdan, meminta pemerintah meningkatkan pengawasan dan memperketat penyaluran BBM bersubsidi, khususnya jenis solar.

Karena kenyataan di lapangan, solar yang dijual dengan harga subsidi bukan hanya dikonsumsi oleh masyarakat di kelompok ekonomi lemah, tetapi juga masih ada armada milik industri membeli solar di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dengan harga subsidi.

"Agar BBM bersubsidi tersebut tepat sasaran, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan di setiap SPBU," tegas Faruk usai menyaksikan banyaknya armada yang mengantre solar di setiap SPBU di Kalimantan Selatan.

"Dan yang ngeri lagi, terlihat mobil strada juga dipakai melangsir BBM," terang Faruk.

Hal itu menurut Ketua Komisi II tidak dapat dibiarkan, pengawasan di SPBU harus diperketat, terutama terhadap mobil truk.

SPBU harus dijaga petugas dari Kepolisian dibantu petugas lain mencatat nomor polisi mobil yang mengatre BBM solar.

Cara tersebut untuk menghindari agar tidak terjadi penyalahgunaan subsidi, dan subsidi agar tepat sasaran.

Sangat tidak wajar, sebuah mobil membeli solar hinga dua kali sehari. Kalau tidak dilangsir dan dijual lantas untuk apa, membeli solar hingga tangki penuh dua kali sehari.

Masih banyaknya nelayan tradisional dan industri kecil yang memerlukan solar dengan harga murah, subsidi BBM tidak dapat dicabut begitu saja.

Namun untuk mengantisipasi subsidi tidak tepat sasaran, perlu penjagaan dan pengawasan ketat di setiap SPBU.

Menurut faruk, masalah subsidi dan antrean BBM solar yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan daerah lain di Indonesia harus segera disikapi.      

Sementara itu, Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli meminta pemerintah tetap memberikan subsidi bahan bakar minyak, meski harga di pasaran dunia terus melonjak naik.

"Tidak selayaknya pemerintah menghapus subsidi BBM," katanya dalam diskusi di Jakarta, Kamis (12/5).

Menurut dia, pemerintah tidak boleh memaksa masyarakat memakai BBM sesuai harga keekonomian.

 Ia mengatakan, tingkat daya beli masyarakat di Indonesia berbeda dengan negara lain yang sudah tinggi, sehingga tidak layak menerapkan penghapusan subsidi.

"Jadi, tidak bisa dibandingkan," katanya./C




Editor : Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2026