Korupsi Bansos Jalan Di Tempat

Masak hanya dua orang anggota dewan yang terlibat kasus dugaan korupsi dana Bansos pada Brio Kesra Pemprov Kalsel 2010."

Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Koordinator Wilayah Kalimantan Selatan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat H Adhariani menilai, penanganan kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial pada Biro Kesra pemerintah provinsi setempat senilai Rp27,5 miliar, jalan di tempat.

Selain itu, Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat yang menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) pada Biro Kesra Pemprov Kalsel tahun 2010 terkesan tebang pilih, ujarnya usai silaturahmi kader Partai NasDem di Banjarmasin, Selasa.

Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel itu berkeyakinan, anggota DPRD provinsi setempat periode 2009 - 2014 bukan cuma dua orang yang terlibat, tapi lebih banyak lagi.

"Masak hanya dua orang anggota dewan yang terlibat kasus dugaan korupsi dana Bansos pada Brio Kesra Pemprov Kalsel 2010. Padahal sebelumnya pihak Kejati setempat memperkirakan belasan orang anggota DPRD Kalsel 2009 - 2014 yang terlibat kasus dana bansos," katanya.

"Ada apa di balik itu semua," ucap mantan anggota DPRD Kalsel 2004 - 2009 yang menyandang tiga gelar insenyur, sarjana hukum dan magister ilmu hukum tersebut saat berada di Hotel Familia Banjarmasin.

Mantan calon anggota DPR-RI dari NasDem asal dapil Kalsel pada Pemilihan Umum 2014 itu menyatakan, akan melaporkan kinerja Kejati provinsi setempat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) RI di Jakarta.

"Kalau penanganan kasus dugaan korupsi bansos tersebut tebang pilih dan jalan di tempat, Kita akan laporkan Kejati Kalsel ke Kejagung melalui teman-teman NasDem yang ada di Komisi III DPR-RI," demikian Adhariani.

Dalam penanganan kasus dugaan korupsi dana bansos tersebut, Kejati Kalsel menyeret enam orang mantan pejabat/pegawai Pemprov setempat sebagai terdakwa, yang kini dalam proses persidangan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Selain itu, dua orang mantan anggota DPRD Kalsel 2009 - 2014 masing-masing H Sojono, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), serta Safaruddin, kader Partai Demokrat.

Keenam mantan pejabat/karyawan Pemprov itu masing-masing mantan Sekdaprov HM Muchlis Gafuri, mantan Asisten II H Fitri Rifani, mantan Kepala Biro Kesra H Anang Bahrani, dan H Fauzan Saleh yang kedudukan terakhir sebagai Wakil Bupati Banjar, Kalsel.

Kemudian mantan staf Bendahara Biro Kesra Pemprov Kalsel Sarmili dan Mahliana.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.