Kabupaten Kotabaru yang berjarak sekitar 350 kilometer sebelah tenggara Banjarmasin ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, dengan luas wilayah 13.044,5 km atau hampir seperempat wilayah Kalsel dengan penduduk 290.651 jiwa (Sensus Penduduk Indonesia 2010) tercatat jumlah pencari kerja mencapai kisaran 5.000 jiwa.
Sementara angkatan kerja yang terserap dari sekitar 5.000 orang tersebut hanya sekitar 10 persen atau sekitar 500 orang pencari kerja yang mampu diserap oleh pasar.
Sehingga masih ada sekitar 4.500 orang pencari kerja masih menganggur.
Kendati menganggur, mereka tetap harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti, makan, minum dan tempat tinggal serta kebutuhan lainnya.
Jika hal itu dibiarkan tidak segera dicarikan jalan keluarnya, maka dikhawatirkan lambat laun akan menimbulkan gejolak sosial yang tidak terkendalikan.
Misalkan, naiknya angka kriminalitas, naiknya angka perceraian dan meningkatnya angka putus sekolah serta meningkatnya buta huruf di daerah.
PLt Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Muin, mengatakaan, tingginya jumlah pencari kerja tersebut membuat Pemkab Kotabaru belakangan ini mulai serius dalam menangani masalah tenaga kerja.
Hal itu tercermin dalam sejumlah kegiatan yang menggunakan dana APBD dan APBN serta pihak ketiga. Agar pencari kerja itu tidak hanya cukup memiliki ijazah tinggi, tetapi perlu dibekali dengan ketrampilan tambahan yang sesuai dengan pasar yang membutuhkan.
Untuk menyiapkan tenaga kerja terampil itu, Pemkab Kotabaru memberdayakan Balai Latihan Kerja (BLK) di Sigam.
"BLK Sigam rata-rata mampu melatih 300 orang per tahun," ujarnya.
Mereka dilatih dengan keterampilan sesuai pasar yang dibutuhkan, misalnya ketrampilan administrasi, dan ketrampilan yang lainnya.
Dikatakan BLK Sigam memiliki tiga program unggulan, yakni, teknik las listrik, teknik instalasi listrik, dan teknik otomotif.
Menurut dia, khusus untuk tiga program unggulan tersebut daya serap pasar mencampai 70 persen.
Muin menambahkan, untuk membuka pelatihan tersebut, pihaknya mendapatkan dana dari APBN, APBD dan dari perusahaan melalui program Community Development/corporate social responsibility," ujar Muin.
Anggaran 2011 ini, lanjut dia, BLK menerima dana sekitar Rp1,5 miliar, lebih tinggi dari sebelumnya kurang dari Rp1 miliar per tahun.
Muin yakin, dengan ketrampilan tambahan itu, jumlah angkatan kerja yang dapat terserap pasar akan jauh lebih besar dibandingkan dengan jika hanya mengandalkan ijazah dari pendidikan sekolah.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Sigam, Siswanto, menambahkan, khusus untuk masyarakat di pedesaan, pihaknya juga membuka latihan kerja secara keliling.
"Latihan yang kita buka khusus untuk masyarakat pedesaan itu
diantaranya, teknik menjahit, bengkel sepeda motor/mesin tempel, pengolahan
hasil pertanian/perikanan/peternakan," ujarnya.
Menurut Ketua DPRD Kotabaru Alpidri Supian Noor MAP, untuk mengatasi masalah pengangguran tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan pemerintah, tetapi perlu campur tangan stoke holder dan perusahaan yang ada di daerah.
Jika jumlah pencari kerja itu hanya mengandalkan adanya perekrutan pegawai negesi sipil, maka jumlah pengangguran akan terus membludak, karena perekrutan CPNS di daerah kurang dari 500 orang per tahun.
"Sedangkan jumlah pencari kerja cukup tinggi, sangat tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia," ujarnya.
Ia berharap, pemerintah dapat mengundang investor sebanyak-banyaknya untuk menanamkan modalnya di daerah.
Namun investasi yang diharapkan adalah bukan investasi yang menggunakan teknologi tinggi, akan tetapi investasi yang padat karya.
Dengan masuknya investasi atau perusahaan yang banyak memerlukan tenaga kerja akan mampu membantu mengurangi jumlah pengangguran di daerah.
Misalkan, investasi bidang perkebunan kelapa sawit, karet dan perusahaan turunanya seperti pabrik minyak kelapa sawit mentah Crude Palm Oil/CPO), minyak goreng dan margarin.
Kader Golkar itu menghimbau pemerintah untuk mempertegas perusahaan yang ada di daerah, khususnya perusahaan perkebunan kelapa sawit dan batubara, untuk tidak mengekspor bahan mentah, tetapi hendaknya menjual hasil produksinya hingga berbentuk barang jadi siap pakai.
"Minimal barang setengah jadi," tegasnya.
Karena dengan barang setengah jadi atau barang jadi, perlu proses lebih lanjut untuk merubah barang mentah menjadi barang jadi.
Begitu juga dengan perusahaan kelapa sawit di Kotabaru hendaknya tidak mengekspor CPO saja, tetapi hendaknya mengekspor dalam bentuk bahan jadi.
Alpidri juga meminta PT Smart di Tarjun, Kelumpang Hilir, Kotabaru,
yang telah memproduksi minyak goreng, jangan mengirimkan minyak goreng hasil
produksinya ke luar daerah dalam bentuk curah.
Namun menjual minyak goreng dalam bentuk kemasan, sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru di daerah.
Sedangkan PT Arutmin Indonesia PT Bahari Cakrawala Sebuku dan beberapa perusahaan tambang batubara di Kotabaru hendaknya mengolah batubara menjadi briket batubara baru diekspor.
Selain perusahaan yang diminta harus lebih serius dalam membantu pemerintah menangani masalah tenaga kerja, pemerintah sendiri juga harus lebih serius dan lebih nyata dalam menvari formula menyelesaikan masalah penagngguran di daerah.
Misalnya meningkatkan prosentasi alokasi dana APBD untuk mendukung
laju pertumbuhan sektor riil, misalnya perbaikan infratrusktur jalan.
Sampai saat ini, ujar Ketua DPRD Kotabaru, prosentase APBD kabupaten dan
kota mendukung pergeraknya sektor riil hanya sekitar 20-30 persen.
Padahal yang ideal prosentasenya mencapai 50 persen lebih, jika itu
yang bisa dilakukan pemerintah daerah, maka jangan berharap terlalu muluk
masalah tenaga kerja dapat tertangani dengan cepat dan tuntas.
Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan alokasi dana untuk pemberdayaan petani dan nelayan di daerah, misalnya memberikan bantuan bibit kelapa sawit, karet, kakao, kopi, benih padi, jagung unggul, serta memberikan sarana produksi dengan bentuk lain.
Serap 70 persen
Bupati Kotabaru H Irhami Ridjani
berulang kali meminta perusahaan yang ada dan yang akan berdiri di Kotabaru
diwajibkan dapat menyerap tenaga kerja lokal hingga 70 persen dari total
karyawan yang akan direkrut.
"Saya minta semua perusahaan yang ada di daerah ini untuk dapat menampung tenaga kerja lokal hingga 70 persen dari total karyawannya," tegasnya.
Dengan cara tersebut, menurut bupati, perusahaan telah membantu pemerintah dalam mengatasi tingginya angka pengangguran di daerah.
Sebelumnya Direktur perusahaan Group PT Sebuku Iron Lateritic Ores (SILO) siap merekarut 70 persen tenaga kerja lokal dari total karyawan yang akan direkrut dalam pabrik pengolahan bijih besi di Kotabaru./C
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
