"Karena itu organisasinya menyelenggarakan Sekolah Jurnalisme Indonesia (SJI) yang bertujuan antara lain untuk menjadikan wartawan di negeri ini profesonal," ujarnya pada pembukaan SJI Lanjutan di Banjarmasin, Senin.
"Guna terwujudnya standarisasi wartawan dan profesional, kurikulum SJI mengacu pada Badan Pendidikan dan Kebudayaan Dunia (Unesco)," lanjutnya di Gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Selatan.
Ia menegaskan, keberadaan SJI untuk memberi kejelasan bidang keilmuan kewartawanan dan standarisasi wartawan. "Sebab terjadi tumpang tindih keilmuan antara ilmu komunikasi dan jurnalistik," katanya.
"Ilmu komunikasi tersebut seperti banyak dipraktekan dalam media/jaringan sosial, yang tak mesti memenuhi standar jurnalistik atau kewartawanan," lanjut mantan Ketua PWI DKI Jakarta itu.
Pada kesempatan itu pula, dia mengingatkan, agar wartawan betul-betul menjadi abdi pubik, bukan "budak" corporati (pemilik modal).
Ia mencontohkan saat pesta demokrasi di Indonesia, banyak bermunculan wartawan partisan. "Mereka itu seakan mengabdi pada partai politik (parpol) atau pemilik modal," katanya.
"Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) seakan tak berkutik, oleh ulah wartawan partisan tersebut. Hal tersebut yang dapat mendorong pada pencendraan demokrasi, keadilan dan kebenaran di negeri ini," demikian MS Siregar.
Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin dalam sambutannya mengharapkan, media dan para jurnalis di provinsi tersebut agar mampu melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana mestinya.
"Hal itu dimaksudkan, guna tegaknya keadilan, berkembangnya demokrasi, serta mendorong partisipasi mayarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," tandasnya.
Selain itu, lanjut Gubernur Kalsel dua periode tersebut, dengan profesionalisme, sehingga pemberitaan yang disampaikan ke ruang publik diharapkan mengandung isi yang positif dan produktif.
"Bagi saya dan masyarakat penikmat jurnalistik lainnya, pemberitaan yang bermutu akan menjadi daya tarik tersendiri," lanjutnya dalam sambutan yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Kalsel Bidang Pemerintahan Sofian AH.
Begitu pula, kesimbangan dan keakuratan pemberitaan juga menjadi ukuran yang harus mendapat perhatian insan jurnalis, dengan disertai pemaknaan yang benar terhadap kebebasan pers, pasannya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah, organisasi profesi, pengusaha, pihak-pihak swasta, dan seluruh komponen masyarakat, akan menempatkan harapan kepada wartawan untuk menyajikan pemberitaan yang mengadung informasi yang sehat, mendidik, dan mencerdaskan masyarakat.
"Tanpa media informasi, hidup ini akan terasa hambar. Namun tanggung jawab moral juga harus dijunjung tinggi oleh para jurnalis dalam menjalankan profesinya," demikian Rudy Ariffin.
Sementara Ketua PWI Kalsel Fathurrahman menerangkan, mereka yang mendaftar sebegai peserta SJI Lanjutan (Madya) sebanyak 30 orang dari berbagai media di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
"Kita harapkan peserta mengikuti sebaik-baiknya SJI Lajutan yang dirangkai dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan berlangsung mulai 8 Desember 2014 selama 13 hari itu, sehingga dapat pula mencapai kelulusan yang maksimal," ujarnya.
Pewarta: Syamsuddin Hasan: Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
