Bawaslu Kalsel dalami dugaan politik uang di Pilkada HST

Banjarmasin (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Selatan mendalami dugaan adanya politik uang di Pemilihan kepala daerah (Pilkada) Hulu Sungai Tengah (HST).

"Awalnya ditangani Bawaslu HST namun sekarang ditarik ke provinsi untuk kami dalami," terang Ketua Bawaslu Kalsel Erna Kasypiah di Banjarmasin, Kamis.

Selain dugaan politik uang, ungkap Erna, di Kabupaten HST juga ada temuan kasus dugaan kekerasan terhadap penyelenggara pemilu yang ditangani Bawaslu setempat.

Secara umum pelaksanaan pemungutan suara pilkada pada Rabu (9/12) dinilai Erna berjalan lancar. Tidak ada insiden menonjol yang mengganggu jalannya pencoblosan di TPS.

Bawaslu hanya mendapatkan laporan sempat terjadinya kekurangan surat suara di beberapa TPS di Kota Banjarmasin. Namun hal itu segera teratasi dan tidak sampai mengganggu jalannya pencoblosan.

Kemudian beberapa TPS yang roboh akibat hujan deras dan angin kencang juga terjadi di Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu.

"Namun akibat faktor alam ini juga bisa teratasi. Usai hujan reda, TPS kembali dapat melaksanakan pemungutan suara," tutur Erna.

Diakui Erna, saat ini timnya masih fokus dalam merekap perhitungan suara hasil Pemilihan Gubernur Kalsel yang nantinya dapat digunakan sebagai data pembanding jika diperlukan dalam sengketa pilkada yang ditangani.

"Kami sebagai pengawas pemilu tentunya juga berterima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan hak suaranya di pilkada. Apapun hasilnya nanti, mari kita terima sebagai bagian dari sistem demokrasi," tandasnya.