 Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepala Biro Umum Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sudiro mengatakan sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia selalu molor dalam menyampaikan RAPBD maupun APBD akibatnya proses pembangunan di daerah tidak berjalan dengan maksimal.
Menurut Sudiro pada acara semiloka koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi bersama dengan pimpinan daerah, kepala dinas dan unsur media di Banjaramsin, Rabu mengatakan, hingga kini baru 30 persen pemerintah kabupaten maupun kota yang menyampaiakan APBD tepat waktu.
"Kenapa terlambat, cukup banyak persoalan yang dihadapi antara lain pembahasan di eksekutif maupun legislatif yang berlarut-larut, sehingga RAPBD tidak bisa segera disahkan atau diputuskan," katanya.
Selain itu, kata dia, juga disebabkan dari faktor politik maupun kepentingan yang ada di daerah, sehingga pembahasan RAPB maupun APBD tidak segera bisa dituntaskan.
Akibatnya, kata dia, sudah sangat jelas, yaitu terhambatnya pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga proyek-proyek yang seharusnya bisa dimulai sejak awal tahun, menjadi tertunda hingga pertengahan tahun.
Pada proses tersebut, kata dia, seluruh pimpinan daerah dan dinas terkait harus hati-hati, karena keterlambatan pelaksanaan APBD bisa menimbulkan berbagai persoalan.
"Kalau dimulainya pelaksanaan proyek pembangunan setelah Maret misalnya, dapat dibayangkan, proyek akan dikerjakan dengan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa maka tidak menutup kemungkinan bakal terjadi kesalahan," katanya.
Selain itu, kata dia, proyek yang dikerjakan juga bisa tidak tepat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, sehingga kepentingan masyarakat dikorbankan.
Bukan hanya itu, kata dia, imbas dari terlambatnya pembangunan proyek juga membuat roda perekonomian di daerah juga terhambat, karena pelaksanaan proyek memiliki imbas cukup luas, terhadap roda perekonomian daerah.
Padahal kata dia, dalam setiap tahunnya, pemerintah pusat menggelontorkan dana cukup besar ke daerah, melalui dana APBN, pada 2014 ini transfer APBN ke daerah mencapai Rp586,4 triliun.
Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, saat ini cukup besar dana pemerintah yang bergulir melalui APBN maupun APBD belum maksimal meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.
"Ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sebab semangat paradigma pembangunan nasional semestinya berpihak pada rakyat," katanya.
Meningkatkan pemanfaatan APBN maupun APBD ini, kata dia, perlu didorong peran serta masyarakat untuk memberi masukan dan implementasi rencana aksi yang disampaikan pemerintah daerah dengan mengundang segenap lapisan masyarakat.
Menurut Adnan, keterbukaan terhadap publik, baik itu melalui media massa dan lainnya, terkait program-program pembangunan sangat penting dilakukan.
"Seperti pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya, Bu Risma sebagai Wali Kota telah berhasil melaksanakan pembangunan secara terbuka kepada masyarakat, sehingga dia mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari rakyat," katanya.
 Acara tersebut, selain di Kalsel, juga dilakukan di beberapa provinsi di Indonesia, sebagai upaya untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi oleh oknum pemerintah daerah maupun DPRD.  Â
Pewarta: Ulul Maskuriah: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
