Kebetulan DIY memiliki Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan, sehingga tidak salah kalau kita belajar dengan mereka agar hutan bukan cuma lestari, tetapi juga mendatangkan pendapatan daerah dan masyarakaBanjarmasin (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan semaksimal mungkin pemanfaatan hutan di provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalsel Burhanuddin mengemukakan keinginan itu ketika menerima pengunjukrasa di depan Gedung Dewan tersebut - Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin, Selasa.
Pasalnya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) itu, di provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa pemanfaatan hutan belum maksimal.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mencontohkan Daerah Istimewa Yogyakarta (MDY) hutannya tidak seberapa luas atau lebih jauh luasan hutan Kalsel, tetapi mereka dapat memanfaatkan hutan secara maksimal dan mendatangkan pendapatan daerah.
"Itulah sebabnya kami dari Panitia Khusus (Pansus) Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan di Kalsel studi komparasi ke DIY ingin belajar pengelolaan hutan hingga mendapatkan pendapatan daerah serta masyarakat setempat," ujar anggota Pansus tersebut.
"Kebetulan DIY memiliki Perda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hutan, sehingga tidak salah kalau kita belajar dengan mereka agar hutan bukan cuma lestari, tetapi juga mendatangkan pendapatan daerah dan masyarakat," demikian Burhanuddin.
Sementara Kalsel yang luas wilayahnya sekitar 3,7 juta hektare (ha) dan kini terbagi 13 kabupaten/kota terdapat kawasan hutan lebih kurang 1.779.982 ha.
Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel sampai Tahun 2019 di provinsinya kini berpenduduk lebih empat juta jiwa lahan kritis tercatat seluas 286. 041,00 ha dan lahan sangat kritis 225. 552,80 ha.
Kedatangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berunjukrasa itu menuntut agar anggota DPRD Kalsel tidak bepergian keluar daerah dalam keadaan masih pandemi COVID-19.
"Kan kunjungan ke luar daerah itu menggunakan uang rakyat. Lebih baik uang tersebut untuk hal-hal yang lebih penting dalam pembangunan Kalsel, dan studi komparasi bisa menggunakan Informasi Teknologi (IT)," demikian pengunjukrasa.
Pewarta: Syamsuddin HasanEditor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
