"Dengan adanya bantuan tersebut pemerintah Australia mengutus tim untuk melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan program hibah pertama," kata Wali Kota Banjarmasin Muhidin, di Banjarmasin, Selasa (5/4).
Setelah melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan hibah pertama, dana bantuan tahap kedua akan diberikan setelah pekerjaan pelaksanaan program sanitasi dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah (PD PAL) Kota Banjarmasin.
"Pemerintah Kota Banjarmasin merasa sangat terbantu dalam pelaksanan program sanitasi masyarakat dengan adanya bantuan yang diberikan pemerintah Australia senilai Rp10 miliar tersebut," katanya.
Oleh karena itu, ke depan diharapkan Kota Banjarmasin akan menjadi kota dengan sanitasi yang baik yang didukung seluruh masyarakat.
"Selain itu, Pemerintah Kota Banjarmasin juga berniat membuat sebuah produk hukum terkait sanitasi yang mewajibkan setiap bangunan memiliki sistem sanitasi yang standar," kata Muhidin.
Sementara itu, Direktur PD PAL Banjarmasin Muhammad Muhidin mengatakan, Banjarmasin ditargetkan bebas dari limbah pada 2028.
"Saat ini kondisi limbah di Banjarmasin sangat memprihatinkan dan diperkirakan lebih dari 70 persen penduduknya tidak mengelola limbah dengan sistem yang baik dan sempurna," katanya.
Oleh karena itu, PD PAL Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air limbah ingin mengarahkan masyarakat dalam sistem pengelolaan limbah yang baik dan sempurna khususnya limbah rumah tangga.
Sistem pengelolaan limbah yang ada di Banjarmasin saat ini pada umumnya adalah sistem setempat yang terdiri atas cubluk, jamban keluarga atau jamban bersama dengan septitank.
"Dalam upaya menciptakan kondisi lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan pembangunan sistem sanitasi terpusat, di mana air limbah dialirkan melalui pipa ke tempat pengelolaan air limbah," katanya./her*C
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
