Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan, Rudy Ariffin mengakui jumlah penduduk di wilayahnya belakangan ini meningkat drastis hingga 500 ribu jiwa.
Jumlah penduduk Kalsel berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat 3,7 juta jiwa namun ketika dilakukan pendataan melalui Sistem Informasi Adminsitasi Kependudukan (SIAK) maka jumlah penduduk Kalsel sudah mencapai 4,1 juta jiwa, kata Gubernur di Banjarmasin, Rabu.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Kalsel ketika membuka Rapat kerja Daerah (Rakerda) Badan Koordinasi Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalsel yang diikuti 150 peserta perwakilan berbagai instansi terkait bidang kependudukan, KB, kesehatan, dan BPJS.
Ia menilai, jumlah penduduk yang mendekati kebenaran adalah jumlah yang dikeluarkan pada SIAK karena data tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam pembuatan Kartu Tanpd Panduduk (KTP).
Menurut Gubernur, peningkatan jumlah penduduk Kalsel tersebut bukan semata karena jumlah kelahiran yang meningkat, namun lebih banyak andilnya adalah migrasi penduduk dari berbagai wilayah di tanah air yang mencari kehidupan baru di wilayah ini.
Ledakan penduduk semacam itu harus dicermati karena tanpa adanya pengelolaan yang baik akan menimbulkan persoalan, baik penyediaan pangan, lapangan kerja, pelayanan pendidikan, layanan kesehatan dan lainnya.
Hal lain jika jumlah penduduk yang besar tersebut bisa dikelola baik maka akan melahirkan kebaikan dikemudian hari bagi daerah ini bila dikaitkan dengan produktivitas berbagai barang dan jasa, tetapi jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak yang sanghat buruk bila dikaitkan dengan ketersediaan pangan dan ketentraman serta pelayanan.
Oleh karena itu, melalui Rakerda BKKBN ini diharapkan akan melahirkan pemikiran yang bisa menjadi format bagaimana mengelola penduduk yang melonjak tersebut menjadin sesuatu yang bernilai positip bagi wilayah Kalsel.
Sebelumnya Kepala Perwakilan BKKBN Kalsel, Endang Moerniati melaporkan Rakerda berlangsung 25-27 Februari melibatkan BKKBN se- Kalsel, Direktur Rumah sakit se-Kalsel, Kepala Bagian Tata Laksana atau Bagian Hukum Pemkab dan Pemkot se-Kalsel, Dinas Kesehatan se- Kalsel, serta dari BPJS.
Dengan adanya Rakerda yang melibatkan banyak pihak diharapkan akan adanya penguatan kelembagaan program Kependudukan dan Keluarga Berencana di wilayah ini.
 Dengan adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan pemerintah saat ini secara operasional di lapangan pelayanan KB tetap dapat memperoleh pelayanan di semua tingkatan pelayanan.  Â
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
