Minat masyarakat untuk mengikuti program Keluarga Berencana di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan masih rendah.

Hal tersebut disampaikan Kepala BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan Chamnah Wahyuni pada rapat kerja Daerah Pembangunan Kependudukan dan Keluarga  Berencana 2011 di Aula Dinas Pendidikan HST, Kamis.

Menurut dia, masih rendahnya minat untuk ber KB tersebut antara lain disebabkan masih rendahnya tingkat ekonomi, sosial budaya dan  pendidikan masyarakat.

"Beragam alat kontrasepsi KB telah tersedia, tapi masih banyak banyak  dari warga kita yang tidak menyadari pentingnya ber KB," katanya.
 
Beraneka alat kontrasepsi atau KB yang disosialisasikan seperti penggunaan kondom wanita yang berguna untuk  menghindari kehamilan, penyebaran penyakit kelamin dan meningkatkan kualitas hubungan seks suami istri.

Ditambahkan Wahyuni 68 persen pasangan menikah di Kalimantan Selatan hanya mengecap pendidikan setara SMP, dan banyak wanita yang kawin pada usia subur di bawah 20 tahun.

"Mereka yang kawin di bawah umur 21 tahun sebenarnya tidak siap secara fisik dan mental untuk mengandung dan melahirkan selain itu juga berisiko terkena kanker serviks atau kanker mulut rahim," katanya.

Kanker serviks  bisa disebabkan oleh hubungan seks di bawah 20 tahun, terlalu dini melahirkan atau pun terlalu banyak melahirkan.
Dengan ber KB tambah dia, diharapkan pasangan muda dapat melakukan penundaan kehamilan anak pertama, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Begitupun  menurut Wahyuni angka kehamilan di Kalimantan Selatan tercatat saat mencapai 89 ribu orang.

Diharapkan para ibu hamil tersebut melahirkan di klinik persalinan yang ditangani oleh tim media yang telah berpengalaman seperti  klinik yang telah disiapkan asosiasi pengusaha atau Apindo.

Sekda HST IBG Dharma Putra mengatakan program  KB dimasyarakat masih terkendala dengan faktor geografis dan jarak desa yang cukup jauh serta minimnya akses jalan.

Selain itu, faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk  ber KB dan mengganggap KB barang mahal.

"Saya rasa ini menjadi tantangan bagi petugas PLKB untuk lebih mensosialisasikan KB dengan bersinergi dengan SKPD terkait," katanya.

Menyukseskan progam KB di HST para PLKB terdapat 10 langkah kerja PLKB yaitu pendekatan tokoh formal, pendataan dan pemetaan, pendekatan tokoh informal, pembentukan kesepakatan  (MMD), pemantapan dan kesepakatan KIE oleh Tokoh Masyarakat.

Selain itu pembentukan Grup Pelopor, pelayanan KB, pembinaan peserta dan evaluasi, pencatatan dan pelaporan.(fat/B)


Editor : Ulul Maskuriah

COPYRIGHT © ANTARA 2026