Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota DPR-RI komosi XI Ismet Akhmad mengatakan masyarakat harus mewaspadai iming-iming menggiurkan dari berbagai pihak yang menawarkan investasi dengan bunga 10 persen ke atas.
Menurut Ismet, usai peresmian kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Banjarmasin, Senin, bunga investasi hingga 10 persen ke atas per bulan sangatlah tidak realistis, sehingga masyarakat harus mewaspadai terkait hal tersebut.
"Kita pinjam ke bank saja bunganya hanya 2 persen per bulan, sedangkan investasi menawarkan bunga hingga 10 persen, pasti masyarakat akan ramai-ramai meminjam uang ke bank untuk investasi," katanya.
Pernyataan Ismet tersebut menanggapi venomena investasi bodong dengan iming-iming bunga tinggi, sebagaimana sering terjadi di Kalimantan Selatan.
Beberapa kasus investasi bodong yang pernah terjadi di Kalsel, antara lain adalah investasi voucher, kemudian investasi di Lihan, dan terakhir adalah investasi emas dan beberapa investasi lainnya.
Hal itu mengakibatkan kerugian yang luar biasa bagi masyarakat, karena selama ini tidak ada pihak yang berwenang untuk mengingatkan, atau menegur masyarakat maupun pelaku usahanya.
Sementara masyarakat, sangat mudah tergiur dengan berbagai kemudahan dan keuntungan besar yang ditawarkan, akibat minimnya wawasan dan pengetahun tentang jasa keuangan.
Sekretaris Daerah Arsyadi yang hadir dalam peresmian kantor OJK tersebut sangat berharap, ke depan OJK bisa menyentuh berbagai persoalan jasa keuangan, terutama terkait investasi bodong, yang sering merugikan masyarakat Kalsel.
"Masyarakat kita tidak hanya satu kali dua kali terjebak dalam investasi bodong tersebut, dan kerugian yang ditimbulkan juga cukup besar, saya harap OJK bisa lebih menyentuh berbagai persoalan tersebut," katanya.
Anggota Dewan Komisaris OJK Halim Alamsyah mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang fokus pada tiga prioritas dalam menjalankan tugas dan kewajiban OJK.
Tiga prioritas tersebut antara lain adalah melakukan konsolidasi lintas sektoral, baik perbankkan maupun non bank antara lain industri keuangan nonbank, perlindungan konsumen, edukasi kepada masyarakat, asuransi dan pasar modal.
Selanjutnya, memperbaiki sistem pengawasan keuangan secara terintegrasi, karena saat ini sistem informasi keuangan berkembang secara terpisah-pisah.
"Padahal cukup banyak konglomerasi perusahaan jasa keuangan, sehingga sangat diperlukan inforamasi keuangan secara terintegrasi untuk memudahkan pengawasan," katanya.
Terakhir yaitu menyempurnakan sistem informasi dan konsilidasi ke dalam. Dari tiga prioritas tersebut, salah satunya OJK juga bertugas segera membentuk Satgas waspada investasi yang bertugas untuk mengintegrasikan tugas OJK dengan pihak terkait lainnya, dalam penanganan berbagai kasus seperti investasi bodong.
"Investasi bodong itukan masuk dalam penipuan, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh kepolisian, yang juga masuk dalam anggota Satgas OJK," katanya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
