G20 perhatikan dampak penyebaran virus corona

Riyadh (ANTARA) - Kepala keuangan 20 negara teratas di dunia berjanji memantau dampak wabah virus corona pada pertumbuhan global dan bertindak jika diperlukan, ketika mereka mengatakan kebijakan moneter yang longgar dan mengurangi ketegangan perdagangan akan mendorong peningkatan pada 2020 dan 2021 .

Para menteri keuangan dan kepala bank sentral Kelompok 20 (G20) menghadapi presentasi serius oleh Dana Moneter Internasional (IMF), yang memperkirakan epidemi akan mengikis 0,1 poin persentase dari pertumbuhan global.

“Kami akan meningkatkan pemantauan risiko global, termasuk wabah COVID-19 baru-baru ini. Kami siap mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengatasi risiko ini, ”pernyataan dari para pemimpin keuangan mengatakan, menggunakan akronim medis untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru."

"Pertumbuhan global diperkirakan akan meningkat secara moderat pada 2020 dan 2021," prediksi mereka. "Pemulihan didukung oleh kelanjutan kondisi keuangan yang akomodatif dan beberapa tanda meredakan ketegangan perdagangan."

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan para bankir akan mencari opsi untuk menanggapi epidemi jika diperlukan, sementara Gubernur Bank Sentral Jepang, Bank of Japan (BoJ) Haruhiko Kuroda mengatakan dia siap untuk melonggarkan kebijakan jika perlu.

Baca juga: Hingga Jumat China catat 76.288 kasus corona, 2.345 kematian

China diwakili dalam pertemuan G20 oleh duta besarnya untuk Arab Saudi, ketika para pejabat senior menjauh karena krisis yang berkembang akibat virus itu.

Televisi pemerintah China mengutip Presiden China Xi Jinping yang mengatakan pada Minggu (23/2/2020) Beijing akan meningkatkan penyesuaian kebijakan untuk membantu meredam pukulan terhadap ekonomi dari wabah.

"Wabah pneumonia virus corona yang baru pasti akan memiliki dampak relatif besar pada ekonomi dan masyarakat," kata Xi, meskipun ia menambahkan efeknya akan bersifat jangka pendek dan dapat dikendalikan.

Menteri Keuangan Saudi Mohammed al-Jadaan mengatakan pada konferensi pers pada pertemuan tersebut: "Kami telah membahas wabah virus corona di China dan negara-negara lain dan semua negara G20 sepakat secara kolektif untuk siap melakukan intervensi dengan kebijakan yang diperlukan."

Epidemi, yang berasal dari China, telah menyebar ke hampir 30 negara dan wilayah.

Korea Selatan meningkatkan kewaspadaan penyakit menular ke level tertinggi pada Minggu (23/2/2020) tetapi Uni Eropa melihat "tidak perlu panik" karena wabah di Italia.

"Dalam skenario dasar kami saat ini, kebijakan yang diumumkan diterapkan dan ekonomi China akan kembali normal pada kuartal kedua," Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan pada Sabtu (22/2/2020).

Baca juga: RRT masih dalam tahap genting perangi corona

"Akibatnya, dampaknya terhadap ekonomi dunia akan relatif kecil dan berumur pendek."

"Tapi kami juga melihat skenario yang lebih mengerikan di mana penyebaran virus berlanjut lebih lama dan lebih global, dan konsekuensi pertumbuhan lebih berlarut-larut," tambahnya.

Pajak Digital
Para menteri dan gubernur bank sentral juga mendorong pekerjaan lebih lanjut oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada aturan global untuk mengenakan pajak raksasa digital seperti Google, Amazon dan Facebook.

Kelompok antarpemerintah OECD akan menyiapkan asumsi teknis pada Juli yang akan memungkinkan pemerintah untuk mengenakan pajak perusahaan digital di mana mereka melakukan bisnis, daripada di mana mereka terdaftar untuk tujuan pajak.

Upaya kelompok itu terhenti akhir tahun lalu oleh perubahan menit-menit terakhir yang diminta oleh Washington, termasuk rezim "safe harbor” (ketentuan hukum untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban hukum atau peraturan dalam situasi tertentu selama kondisi tertentu terpenuhi) yang diusulkan, yang menurut para kritikus akan membiarkan perusahaan multinasional memilih apakah akan mematuhi kumpulan peraturan baru atau tetap pada peraturan yang ada.

"Saya memberi tahu rekan-rekan saya bahwa Jepang sangat prihatin dengan proposal “safe harbor," Menteri Keuangan Jepang Taro Aso mengatakan kepada wartawan, bergabung dengan paduan suara kritik oleh Perancis dan negara-negara lain atas proposal AS.

“Ini akan sangat mengurangi efek regulasi dari apa yang kami coba lakukan. Itu adalah pandangan yang diungkapkan oleh berbagai negara,” katanya.

Mnuchin memperingatkan, bagaimanapun, bahwa ia menentang pajak diskriminatif pada layanan digital, yang sebagian besar penyedianya berasal dari Amerika Serikat.

Dia mengatakan Washington akan menanggapi dengan investigasi dan kemungkinan tarif pembalasan jika negara memutuskan untuk melakukannya sendiri, di luar kesepakatan OECD.

Kesepakatan akhir tentang aturan global akan siap pada akhir tahun ini untuk menghindari proliferasi berbagai rezim pajak digital di seluruh dunia.