Menurut Rudy Ariffin yang juga Gubernur Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, Kamis, PPP telah memiliki kader dari pusat hingga tingkat masyarakat terbawah, sehingga calo politik yang menggunakan uang tidak diperlukan lagi.
"Terkait calo politik adalah kebijakan masing-masing partai politik, saya hanya bisa mengajak, mari bertarung dan menang secara bersih tanpa adanya politik uang," kata Rudy.
Pernyataan Rudy tersebut menjawab pertanyaan tentang adanya indikasi maraknya calo politik, dimana ada oknum warga yang menjanjikan harga suara kepada para calon legislatif dengan jaminan dari oknum RT , kepala desa hingga tingkatan yang lebih dengan sejumlah imbalan atau janji.
Mantan Ketua KPU Pusat Hafiz Anshari mengungkapkan, calo politik yang menjanjikan sejumlah suara dengan imbalan tertentu masuk dalam katagori politik uang, yang seharusnya tidak dilakukan oleh parpol maupun caleg.
"Apa pun bentuknya apabila ada oknum menjanjikan memilih atau tidak memilih berdasarakan janji atau sesuatu, apalagi memberikan secara langsung itu tidak boleh," katanya.
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan mengancam akan bertindak tegas terhadap para calon legislatif yang akan bertarung pada Pemilu 2014 dengan menggunakan politik uang.
Ketua KPU Kalsel Dr Samanhudin Muharram pada diskusi dengan Ombudsman Kalimantan Selatan, mengungkapkan KPU tidak akan segan-segan mencoret dari daftar DCT bila ada caleg yang terbukti melakukan politik uang.
"Saat ini merupakan pengawasan yang sesungguhnya, karena DCS telah ditetapkan menjadi DCT, yang berarti para Caleg berhak untuk melakukan kampanye atau sosialisasai," katanya.
Pada masa seperti saat ini, kata dia, pengawasan akan benar-benar dilakukan termasauk sanksi terhadap para caleg yang melakukan pelanggaran antara lain dengan politik uang.
Menurut Samanhudin, temuan atau rekomendasi dari Panwaslu akan ditindaklanjuti terutama terkait isu politik uang yang kini bergulir sebagaimana dimuat di media massa.
Bila ternyata laporan adanya politik uang tersebut terbukti, kata dia, maka KPU akan membuat rekomendasi untuk mencoret yang bersangkutan dari daftar Caleg, dan KPU berwenang terhadap hal tersebut.
Diharapkan, tambah dia, partai politik bisa menyosialisasikan atau memberikan instruksi kepada para calegnya untuk tidak menggunakan politik uang, jangan justru terkesan melindungi.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
