Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan koordinasi untuk mewaspadai potensi konflik yang beberapa di antaranya memungkinkan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengacaukan pemilihan umum.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kalsel Hermansyah Manaf di Banjarmasin, Selasa, mengungkapkan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu 2014, selalu ada potensi konflik yang harus diwaspadai.
"Beberapa di antaranya yang telah dilalui adalah penetapan daftar caleg sementara, daftar caleg tetap, hingga penetapan DPT," katanya.
Namun, tambah dia, khusus di Kalimantan Selatan, beberapa persoalan terkait hal tersebut, persoalannya tidak sampai mencuat ke permukaan, dan bisa ditangani dengan cukup kondusif.
Hal tersebut terjadi karena hampir seluruh pihak terkait, mulai dari masyarakat, KPU, pemerintah provinsi dan kabupaten, aparat keamanan dan pihak terkait lainnya selalu melakukan koordinasi dengan baik.
"Masyarakat Kalsel sudah cukup dewasa dalam menangani berbagai persoalan termasuk persoalan pemilu, sehingga baik itu pilkada maupun pemilu, berjalan dengan kondusif," katanya.
Mengantisipasi agar kondisi yang cukup kondusif tersebut tetap terjaga, kata dia, pemerintah telah membentuk tim koordinasi yang diketuai oleh Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dengan anggota Muspida dan SKPD terkait, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan konflik yang terjadi.
Menurut dia, ada beberapa daerah terutama daerah yang memiliki kawasan pertambangan dan perkebunan, yang memiliki potensi konflik lebih besar dibanding daerah lain, yang kini mendapatkan perhatian lebih.
"Kita berharap potensi-potensi konflik tersebut, tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang sengaja untuk mengacaukan proses demokrasi, baik itu pemilu maupun pilkada yang akan berlangsung di Kabupaten Tabalong," katanya.
Herman berharap masyarakat membantu menjaga kondisi yang aman seperti saat ini, dengan selalu mewaspadai oknum-oknum yang berusaha untuk memecah belah persatuan dengan berupaya mengadu domba dan lainnya.
Masyarakat diharapkan lebih menahan diri dan mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.
"Kami juga berharap dinas dan instansi terkait memmbantu penyelesaian berbagai persoalan di daerah secara adil sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing," katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Operasional Polda Kalimantan Selatan Komisaris Besar Giri Purwanto mengungkapkan meski terbilang kondusif, potensi konflik di Kalsel tinggi.
"Kepolisian mencatat ada 61 titik potensi konflik tersebar di sejumlah daerah kabupaten. Mayoritas konflik berhubungan dengan sengketa perebutan sumber daya alam, baik perkebunan maupun pertambangan," katanya di sela-sela Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan di Banjarmasin.
Potensi konflik terbesar di Kalsel terjadi pada sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
Potensi konflik itu berada di Kabupaten Barito Kuala, Tapin, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Balangan, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Konflik terakhir terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ketika warga tiga kecamatan menolak masuknya perusahaan perkebunan sawit.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
