Banjarmasin, (Antaranews Kalsel ) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi mengungkapkan, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) pemerintah provinsi setempat tahun 2014, lebih memprioritaskan untuk pelayanan publik.
"Dari hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) RAPBD Kalsel 2014, untuk pelayanan publik naik 50 persen lebih dibandingkan APBD provinsi setempat 2013," ungkapnya di Banjarmasin, Selasa.
"Sementara untuk belanja aparatur Pemprov Kalsel dalam RAPBD 2014 turun 2,19 persen jika dibandingkan dengan APBD 2013," lanjut mantan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia itu.
Ia menerangkan, hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel bersama tim anggaran Pemprov setempat terhadap KUA/PPAS RAPBD 2014, sepakat besarannya Rp5,19 triliun.
"Penandatanganan `Memorandum of Understanding` (MoU/nota kesepahaman) KUA/PPAS RAPBD 2014 itu, oleh Pimpinan DPRD Kalsel bersama gubernur setempat H Rudy Ariffin, dinihari Selasa (12/11)," ungkapnya.
Arah pembangunan Kalsel tahun 2014 secara umum untuk peningkatan kinerja perekonomian daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk kesejahteraan rakyat.
Perbandingan struktur antara APBD Kalsel 2013 dengan RAPBD 2014 secara umum, untuk pendidikan dari Rp1,002 triliun lebih menjadi Rp1,082 triliun atau naik 7,96 persen.
Kemudian kesehatan dari Rp593,204 miliar (2013) menjadi Rp893,498 miliar (2014) atau naik 50,62 persen, infrastruktur dari Rp531,476 miliar (2013) menjadi Rp675,015 miliar (2014) atau naik 27,01 persen.
Sedangkan untuk sosial, budaya dan pemerintahan lainnya dari Rp351,125 miliar (2013) menjadi Rp343,420 miliar (2014) atau turun 2,19 persen.
Berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel, untuk pembahasan RAPBD Kalsel 2014 tersebut dimulai minggu ketiga November 2013, didahului penjelasan gubernur setempat, yang dijadwalkan 25 November mendatang, demikian Riswandi.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
