Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Seluruh Komisi kelengkapan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali mendatangi sejumlah Kementerian terkait di Jakarta guna memperjuangkan kepentingan pembanguan provinsi di selatan pulau Kalimantan itu.
"Topik pembicaraan dengan kementerian terkait itu, sesuai tugas dan fungsi atau pembidangan komisi masing-masing," ujar Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi, di Banjarmasin, Rabu.
Kunjungan ke Kementrian terlepas dari upaya memperjuangkan kepentingan daerah dan masyarakat setempat, ujar anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Sebagai contoh Komisi I bidang hukum dan pemerintahan yang diketuai H Achmad Bisung ke Kementerian Dalam Negeri, dengan sasaran Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) kementerian tersebut.
Begitu pula Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel yang diketuai Muhammad Ihsanudin dalam kunjungan kerja keluar daerah kali ini ke Kementerian Kehutanan.
Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel yang diketuai H Puar Junaidi ke Kementerian Enegeri Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kunjungan ke Kementerian ESDM itu, sesuai pula dengan tugas dan fungsi Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi. Karena ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dengan Kementerian ESDM tersebut," ujarnya.
Sedangkan Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel yang diketuai Habib Ali Khaidir Al Kaff dalam waktu bersamaan, melakukan studi banding ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan sasaran utama Balai Latihan Kerja (BLK) Batam.
"Kita berharap, dari kunjungan kerja keluar daerah komisi-komisi tersebut, mendatangkan banyak manfaat untuk kemajuan pembanguan daerah dan masyarakat Kalsel," lanjutnya.
Kunjungan kerja keluar daerah komisi-komisi di DPRD Kalsel tersebut disertai mitra kerja atau Satuan Kerja Perangkata Daerah (SKPD) terkait, demikian Riswandi.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
