Jaminan Sosial Kesehatan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan meningkat empat kali lipat dibanding 2010 yang sebelumnya hanya Rp2,3 miliar menjadi Rp10 miliar, kata Kepala Dinas Kesehatan setempat Rosihan Adhani, Minggu (13/2).

Rosihan mengatakan, peningkatan anggaran Jamkesprov tersebut sebagai salah satu upaya Pemprov Kalsel meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan warga miskin.

"Peningkatan pelayanan tersebut antara lain, untuk penderita kanker, yang sebelumnya tidak dilayani sekarang sudah bisa dilayani oleh Jamkesprov," kata dia di Banjarmasin.

Demikian juga cuci darah, lanjut dia, bisa dilayani hingga enam kali.

"Untuk kanker kita layani hingga proses kemoterapi hingga delapan kali dengan total biaya tidak kurang dari Rp90 juta setiap penderita," katanya.

Menurut Rosihan, peserta jamkesprov adalah orang yang tidak terlayani oleh jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan pasien yang mendapatkan rujukan dari daerah yang menjadi peserta jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

Seluruh warga miskin di Kalsel, kata dia, bakal mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah pusat yang disebut Jamkesmas.
Peserta Jamkesmas, kata dia, bisa berobat ke seluruh rumah sakit di Indonesia melalui rujukan dari rumah sakit yang ditunjuk.

Bagi warga miskin yang tidak terdata dalam Jamkesmas, kata dia, masuk dalam daftar Jamkesda. Peserta Jamkesda, bisa dirujuk ke rumah sakit Ulin maupun ke rumah sakit pemerintah provinsi lainnya.

Pasien Jamkesda yang dirujuk ke provinsi tersebut, 60 persen biaya pengobatannya ditanggung oleh pemerintah provinsi dan 40 persen pemerintah daerah.

Pasien Jamkesprov juga bisa dirujuk ke beberapa rumah sakit di luar provinsi seperti ke Surabaya.

Selama 2010, kata Rosihan, Jamkesmas menghabiskan dana hingga Rp40 miliar dari total anggaran yang disiapkan Rp50 miliar.

"Jadi kita masih memiliki saldo Jamkesmas hingga Rp10 miliar dan akan dialokasikan pada Rp2011," katanya.(B*C)

  


Editor : Imam Hanafi

COPYRIGHT © ANTARA 2026