“Dengan kenaikan itu, maka pendapatan daerah pada APBD perubahan 2019 ditargetkan sebesar Rp1,476 triliun dari target pendapatan daerah pada APBD murni 2019 sebesar Rp1,449 miliar,”ujar Wabup Tanah Laut Abdi Rahman, pada rapat paripurna penyampaian APBD perubahan 2019 di DPRD Tanah Laut, Kamis (1/8).
Dia juga mengungkapkan, anggaran belanja daerah dalam rancangan KUPA dan PPAS tahun anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp1,732 triliun.
Dengan rencana belanja daerah pada perubahan tersebut, jelas dia, maka anggaran belanja daerah menunjukkan kenaikan sebesar Rp132,242 miliar atau 8,26 persen dari target anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp1,600 triliun.
Baca juga: Pemkab gelar konsultasi publik rencana pembangunan kantor baru
“Penambahan belanja pada APBD perubahan 2019 ini diharapkan dapat lebih mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik,”terangnya.
Untuk pembiayaan, ungkap dia, sebagian dana dalam melaksanakan program dan kegiatan di Kabupaten Tanah Laut berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.
Dengan memperhatikan perkembangan SiLPA yang dimiliki, dimana trend ke depan, beber dia, diperkirakan nilainya semakin menurun karena digunakan untuk menutup defisit APBD serta mempertimbangkan kebutuhan pembangunan daerah.
Dengan demikian, tambah Abdi Rahman, arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk menciptakan pembiayaan anggaran yang berisiko rendah dan relatif tidak mengganggu stabilitas anggaran.
“Kebijakan pembiayaan juga diarahkan dalam bentuk investasi daerah kepada badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu upaya perbaikan kinerja BUMD yang bersangkutan,”paparnya.
Baca juga: Bupati lepas peserta boarding pelatihan berbasis kompetensi dan inobel
Wakil bupati mengajak semua pihak selalu saling mengisi, saling bersinergi dan lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi guna mencapai hasil yang optimal dalam rangkaian kegiatan penyusunan dan pembahasan rancangan KUPA dan PPAS maupun rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan 2019.
Wakil bupati menginginkan ada masukan dari anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut terkait penyampaian rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD perubahan 2019.
“Saya mohon ini bisa dikritisi untuk kita perbaiki bersama. Karena pemerintah daerah bukan hanya milik kepala daerah tapi milik semua, kita sama-sama penyenggara pemerintah daerah,”tandasnya.
Baca juga: Pemkab gelar BID di Muara Asam-Asam
