DPRD gelar Bimtek gandeng ULM

Kotabaru (ANTARA) - Legislatif Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan menggelar bimbingan teknis pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan tema 'Sinkronisasi RPJMD dan KUA-PPAS Tahun 2020 dan APBD-P tahun 2019 serta Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019.

Ketua DPRD Kotabaru, Hj Alfisah mengharapkan melalui kegiatan ini dapat meningkatkan kapasitas dan pengetahua bagi segenap para wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

"Kami berharap dengan kegiatan ini para anggota dewan dapat lebih detail memberikan pengawasan, terutama terkait capaian target RPJMD," kata Alfisah.

Pasalnya lanjut dia, karena sampai hari ini dalam pelaksanaannya yang dilakukan pemerintah daerah Kotabaru, diketahui capain target RPJMD belum maksimal.

Sementara dalam sambutannya pada pembukaan kegiatan, Rektor Universitas Banjarmasin (ULM), Prof. DR H Sutarto Hadi mengatakan, diharapkan bimtek yang melibatkan legislatif dan akademisi tersebut dapat terus berlanjut.

"Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut untuk memberikan manfaat bagi ULM dan  Kabupaten Kotabaru," ujarnya.

Rektor juga berpesan agar sinergi antara legislatif dan eksekutif terus ditingkatkan untuk mencapai keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas–tugas pembagunannya sesuai aturan hukum.

Bimtek kerjasama DPRD Kotabaru-ULM Banjarmasin yang berlangsung 16-20 Juli 2019 di Hotel Mercure Banjarmasin ini menghadirkan sejumlah nara sumber berasal dari Akademisi ULM, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kalsel dan Staf Ahli Kemendagri RI Jakarta.

Pada bagian lain, Wakil Ketua DPRD Kotabaru, Muhammad Arif mengungkapkan, target dan orientasi pelaksanaan Bimtek ini adalah pendalaman pengetahuan terhadap tugas, peran dan fungsi dewan bagi segenap legislatif Kotabaru.

"Selain menjalin hubungan lebih erat dan maksimal dengan unsur sektor pendidikan di daerah, pelaksanaan Bimtek yang bekerjasama dengan ULM, karena dinilai lebih mengetahui segala permasalahan Kotabaru," kata Arif.

Dengan demikian, tujuan legislatif dalam mengoptimalkan peran akademi bagi pembangunan daerah (Kabupaten Kotabaru) akan lebih maksimal.