Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin mengungkapkan, pencapaian target berbagai program pendidikan di Kalimantan Selatan cukup memuaskan di atas angka rata-rata nasional.
Menurut Gubernur di Banjarmasin, Kamis, beberapa indikator pencapai tersebut antara lain angka partisipasi murni (APM) SD/MI telah mencapai 99,38 persen atau lebih tinggi 4,38 persen dari standar nasional.
APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan tujuan pembangunan milenium (MDGs) dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender di bidang pendidikan.
Selain itu, tambah Gubernur, angka buta aksara untuk 15 tahun keatas, mampu ditekan hingga menjadi 3,78 persen, lebih baik dibandingkan target standar nasional yang mencapai lima persen.
"Begitu juga dengan angka melek huruf untuk 15 tahun keatas mencapai 96,84 persen, lebih tinggi 3,98 persen dari target standar nasional 92,95 persen," katanya.
Selain itu, gubernur juga mendapatkan berbagai penghargaan nasional di bidang pendidikan antara lain adalah inklusive award 2012, karena kepedulian gubernur terhadap pengembangan sarana prasarana pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kalsel, Ngadimun mengatakan, untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus mengenyam pendidikan sebagaimana anak-anak lainnya, kini dinas pendidikan memberikan kesempatan kepada guru di kabupaten dan kota untuk mendalami pendidikan inklusi ini.
"Pada 2012 kita berikan kesempatan kepada 200 orang guru untuk bisa melanjutkan pendidikan inklusi ini, bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjaramsin," katanya.
Guru-guru tersebut, tambah Ngadimun, melanjutkan sekolah khusus di guru sekolah luar biasa (SLB), sehingga anak-anak berkebutuhan khusus tersebut bisa bersekolah di sekolah umum layaknya anak-anak lainnya.
Direncanakan pada 2013 ini, program tersebut kembali dibuka untuk sekitar 200 sampai 300 guru untuk melanjutkan pada program pendidikan SLB.
Dengan demikian, kata Ngadimun, ke depan seluruh daerah akan mampu menyelenggarakan pendidikan inklusi.
Tentang program pendidikan gratis wajib belajar hingga 12 tahun, tambah Ngadimun, untuk sementara bebas biaya pendidikan tersebut untuk anak-anak yang memang benar-benar kurang mampu.
"Kalau anak orang mampu tidak mungkin biaya pendidikannya kita bebaskan, kan harus ada subsidi silang," katanya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
