"Karena proyek flyover tersebut, tampaknya tanpa perencanaan yang matang, sehingga menimbulkan persoalan," ujar purnawirawan kolonel infantri itu, di Banjarmasin, Sabtu.
Persoalan dari flyover tersebut, karena pondasinya bisa berdampak terhadap pipa berdiameter 800 mm dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bandarmasih milik pemerintah kota (Pemkot) Banjarmasin.
Dampak tersebut bisa puluhan ribu warga/pelanggan PDAM Bandarmasih tidak mendapatkan pasokan air bersih, karena pipa berdiameter 800 mm rusak disebabkan pondasi flyover.
Namun politisi senior Partai Golkar itu mengapresiasi, sikap tanggap Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin yang menyatakan kesediaan menyediakan anggaran untuk pemindahan pipa PDAM berdiameter 800 mm tersebut.
Perkiraan biaya pemindahan pipa PDAM Bandarmasih tersebut sekitar Rp15 miliar, yang dianggarkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalsel 2013.
Pembiayaan pengalihan pipa sebesar belasan miliar rupiah itu, dikonversi dalam bentuk penyertaan modal pemerintah provinsi Kalsel kepada badan usaha milik daerah Pemkot Banjarmasin tersebut.
Sedangkan biaya pembangunan flyover tersebut murni bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), demikian Nasib Alamsyah.
Sementara itu, Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H Puar Junaidi berpendapat, persoalan flyover tersebut sebagai bagian sebuah konsekwensi dari dampak pembangunan.
"Kucuran dana dari APBD provinsi, saya kita tidak masalah, guna kelancaran dan keberhasilan pembangunan flyover tersebut, tandas politisi senior Partai Golkar itu.
Pembangunan flyover salah satu upaya mengatasi kemacetan lalu lintas di "kota seribu sungai" Banjarmasin, yang tiap tahun makin bertambah macet, karena ketidak seimbangan antara pertambahan kendaraan bermotor dengan jalan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
