Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - PT Bank Kalsel diharapkan semakin maju dan berkembang, seiring perubahan status badan hukum dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas (PT), ujar Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Riswandi.
"Kita sebenarnya iri melihat pertumbuhan dan perkembangan bank provinsi lain," tandasnya sebelum bertolak ke Jakarta, Selasa, menyertai kunjungan kerja (kunker) Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel.
Mantan pegawai Departemen Keuangan Republik Indonesia itu mencontohkan, Bank Jabar dan bank-bank milik pemerintah provinsi (Pemprov) lain, yang terus mengembangkan sayap.
"Sebagai contoh Bank Jabar kini sudah ada di Kalsel, sementara Bank Kalsel belum banyak menjamah provinsi lain di Indonesia, kecuali baru beberapa, antara lain di Jakarta," tuturnya.
Oleh sebab itu, kunker Komisi II yang diketuai Muhammad Ihsanudin keluar daerah kali ini mau melihat aktivitas dan perkembangan Cabang Bank Kalsel di Jalan Thamrin Jakarta, yang baru buka beberapa waktu lalu.
"Kita berharap, keberadaan Bank Kalsel di Ibu Kota Negara akan lebih memacu pertumbuhan dan perkembangan bank milik `urang banua` (Kalsel) itu," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
"Dengan menempatkan Bank Kalsel di Ibu Kota Negara itu, diharapkan pula akan lebih memperkenalkan Kalsel yang juga kaya berbagai sumber daya alam dan berpotensi untuk investasi," demikian Riswandi.
Bank Kalsel yang berdiri tahun 1960-an itu, semula berbentuk perusahaan daerah dan atas inisiatif DPRD provinsi setempat status badan hukumnya berubah menjadi PT.
Perubahan status Bank Kalsel itu atas usul Komisi II DPRD provinsi setempat, guna lebih memantapkan eksistensi serta kepercayaan publik, terutama pelaku usaha, sehingga semakin maju dan berkembang.
Keinginan mengubah status badan hukum Bank Kalsel itu sejak lama, namun baru terealisasi 2012, melalui pembahasan yang cukup matang serta studi banding ke beberapa provinsi di Indonesia.
Kunker Komisi II DPRD Kalsel ke Jakarta dijadwalkan 19 - 21 Maret 2013, bersamaan dengan komisi-komisi lainnya dengan tujuan dan sasaran berbeda, sesuai pembidangan masing-masing.
 Seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan ke Sumatera Barat, Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur ke Kementerian Perhubungan, serta Komisi IV bidang kesra ke Jawa Barat.  Â
: Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
