Banjarmasin, (Antaranews.Kalsel) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan kembali melakukan kunjungan kerja keluar daerah pada 19-21 Maret 2013, padahal baru dua hari kembali dari kegiatan yang hampir serupa, demikian dilaporkan, Senin.
Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi ketika ditemui di ruang kerjanya, membenarkan hal itu, seraya menambahkan, kunjungan kerja (kunker) keluar daerah wakil rakyat dari provinsi tersebut, dari komisi-komisi dewan.
"Kalau pekan lalu (13-16 Maret 2013 kunker Panitia Khusus (Pansus) Raperda, pada kesempatan kali ini kunker komisi-komisi DPRD Kalsel," ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Ia mengatakan, kunker komisi-komisi keluar daerah sudah berang tentu sesuai dengan pembidangan masing-masing, seperti Komisi I bidang hukum dan pemerintahan, II bidang ekonomi dan keuangan.
Kemudian Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Komisi IV bidang kesejahteraan rakyat, tutur anggota DPRD Kalsel dua periode dari PKS itu.
"Sesuai penjadwalan kunker mereka, untuk Komisi I yang diketuai H Achmad Bisung ke Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran materi berkaitan badan penanggualangan bencana daerah," ungkapnya.
Sementara Komisi II yang diketuai Muhammad Ihsanudin ke Jakarta, untuk melihat aktivitas dan perkembangan cabang Bank Kalsel yang baru buka di Ibu Kota Negara tersebut.
Komisi III yang diketuai H Puar Junaidi juga ke Jakarta, ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dengan fokus membicarakan masalah Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, yang terancam tak lagi sebagai embarkasi haji pada tahun 2013.
Sedangkan Komisi IV yang diketuai Habib Ali Khaidir Al Kaff melakukan studi banding ke Jawa Barat (Jabar), untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial di "Bumi Siliwangi" tersebut.
Mengenai kunker keluar daerah dalam waktu yang bersamaan, dia menyatakan, pimpinan dewan belum bisa mengatur keberangkatan secara bergiliran, karena waktu yang tersedia tampaknya cuma itu bila dikaitkan dengan kegiatan lainnya.
"Kalau berangkat secara bergiliran, kemungkinan pengisian kegiatan dewan yang lain tertunda. Sebagai contoh pada bulan ini, jadwal penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah 2012," demikian Riswandi.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
