Mahasiswa Universistas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Kalimantan Timur menuntut Pemerintah Provinsi setempat untuk menuntaskan berbagai persoalan yang terjadi di dunia pendidikan wilayah setempat.
Koordinator aksi mahasiswa Unmul Deviansyah di Samarinda, Jumat, mengatakan bahwa berdasarkan data pada tahun 2018 tercatat ada 1.707 siswa di Kaltim mengalami putus sekolah.
Pada Hari Pendidikan Nasional 2019, Kamis (2/5) puluhan mahasiswa Unmul menggelar aksi di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajahmada, Samarinda, untuk menyuarakan tuntutan itu.
Kondisi tersebut, menurutnya, cukup ironis mengingat Provinsi Kaltim terkenal akan daerah yang kaya dengan sumber daya alamnya, dan di satu sisi sesuai amanat Undang - Undang sektor pendidikan merupakan hal yang prioritas harus dianggarkan melalui APBD daerah minimal 20 persen.
" Memang beragam persoalan yang melatar belakangi putus sekolahnya siswa di Kaltim, namun hampir sebagian besar dikarenakan masalah biaya, padahal jelas berdasarkan UUD bahwa pemerintah punya tanggung jawab untuk menyelesaikanya," kata Daviansyah.
Ia menambahkan kesenjangan pendidikan di Kaltim juga menjadi hal yang perlu untuk dibenahi, pasalnya khususnya di wilayah pingggiran Kaltim masih belum tersentuh fasilitas pendidikan yang layak seperti halnya dil ingkungan perkotaan.
" Persoalan guru honorer juga masih belum terjawab akan nasibnya hingga saat ini, dan kondisi ini membutuhkan kerja keras semua inatrumen pemerintahan," katranya.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kaltim, Djoni Topan mengatakan bahwa fungsi pendidikan bukan hanya tertumpu pada Disdik semata, namun ada badan atau institusi lain yang bisa melaksanakannya semisal perpustakaan maupun badan pendidikan dan latihan atau diklat.
Namun, lanjut Joni, untuk pengelolaan yang menjadi kewenangan Diknas, khususnya di wilayah Kaltim telah tertangani sebesar 17 persen dari anggaran pendidikan daerah yang telah dianggarkan sebesar 20 persen.
" Anggaran yang langsung kita kelola kurang lebih Rp1.7 Triliun untuk tahun ini, dan itu pun sebagian besar pengeluarannya untuk membayarkan gaji guru sebanyak 5.100 guru dan ditambah 4.125 guru honorer yang melekat pada sekolah negeri," katanya.
Sadangkan untuk sekolah swasta, menurut Djoni khususnya yang setingkat sekolah menengah atas juga telah diberikan bantuan oleh pemerintah provinsi.
" Pastinya kami akan terus berbenah untuk memajukan dunia pendidikan di Kaltim ini, namun tidak bisa dengan sekaligus, harus berproses dan bertahap," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019