Visi Indonesia 2045, dokumen Komitmen Kontribusi Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC), dan kebijakan rendah emisi lainnya menjadi modal Indonesia merancang strategi jangka panjang implementasi Kesepakatan Paris (Paris Agreement).
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman dalam lokakarya 2050 Pathways bertema Vision 2050: Indonesia and the Long-term Objective of the Paris Agreement di Jakarta, Senin, mengatakan hal penting menetapkan strategi pembangunan rendah emisi meski tidak mudah, mengingat setiap pembangunan akan mengeluarkan emisi.
Bappenas telah menyusun inisiatif pembangunan rendah karbon dalam Visi Indonesia 2045 yang dikaitkan dengan 100 tahun Indonesia.
Ruandha mengatakan inisiatif tersebut, NDC dan kebijakan-kebijakan rendah emisi lainnya dari kementerian/lembaga akan menjadi modal Indonesia untuk menetapkan strategi jangka panjang (Long-Term Strategy/LTS) implementasi Kesepakatan Paris.
Ia mengatakan Indonesia telah menyerahkan dokumen NDC pertama kepada Sekretariat Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) pada 2016. Pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan untuk memperkuat landasan hukumnya.
Sesuai dengan Pasal 4, paragraf 19 dalam Kesepakatan Paris, semua pihak harus berusaha merumuskan dan mengomunikasikan strategi pembangunan jangka panjang rendah emisi gas rumah kaca sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai kesepakatan, masing-masing negara yang meratifikasi Kesepakatan Paris harus mengomunikasikan LTS tersebut pada 2020 kepada PBB.
Direktur Eksekutif 2050 Pathways Platform Richard Baron mengatakan sudah ada 21 negara yang menyerahkan LTS Kesepakatan Paris kepada Sekretariat Konvensi Perubahan Iklim PBB, sedangkan harapannya Indonesia akan menyusul.
Menurut dia, strategi pembangunan jangka panjang rendah emisi akan membantu negara-negara para pihak mengimplementasikan Kesepakatan Paris. Jika kesepakatan itu gagal, risiko iklim semakin besar.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan Visi Indonesia 2045 harus diakui menjadi tantangan besar untuk dilaksanakan. Inisiatif itu menginisiasi pembentukan inisiatif rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Bappenas mendorong transformasi besar seluruh pelaku pembangunan untuk mempertimbangkan isu perubahan iklim guna mencapai Visi Indonesia 2045.
Dengan mempertimbangkan tren iklim global yang sudah pasti juga terjadi di Indonesia, dengan peningkatan temperatur 1,5 hingga empat derajat Celsius, akan mengakibatkan kejadian ekstrem dengan dampak besar pada 2045. Peningkatan tinggi gelombang laut akan meluas sehingga berdampak terhadap nelayan-nelayan kecil dengan perahu berkapasitas mesin di bawah 10 gross ton (GT).
“Ujung-ujungnya berdampak ke persoalan ekonomi nelayan,” ujar dia.
Selain itu, perubahan iklim akan berpengaruh pada neraca air, pertanian, longsor, keselamatan pelayanan, penerbangan, serta kesehatan.
“Jika itu terjadi tentu akan berdampak ke mimpi Indonesia di 2045,” ujar dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Ruandha Agung Sugardiman dalam lokakarya 2050 Pathways bertema Vision 2050: Indonesia and the Long-term Objective of the Paris Agreement di Jakarta, Senin, mengatakan hal penting menetapkan strategi pembangunan rendah emisi meski tidak mudah, mengingat setiap pembangunan akan mengeluarkan emisi.
Bappenas telah menyusun inisiatif pembangunan rendah karbon dalam Visi Indonesia 2045 yang dikaitkan dengan 100 tahun Indonesia.
Ruandha mengatakan inisiatif tersebut, NDC dan kebijakan-kebijakan rendah emisi lainnya dari kementerian/lembaga akan menjadi modal Indonesia untuk menetapkan strategi jangka panjang (Long-Term Strategy/LTS) implementasi Kesepakatan Paris.
Ia mengatakan Indonesia telah menyerahkan dokumen NDC pertama kepada Sekretariat Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) pada 2016. Pemerintah juga sedang menyiapkan kebijakan untuk memperkuat landasan hukumnya.
Sesuai dengan Pasal 4, paragraf 19 dalam Kesepakatan Paris, semua pihak harus berusaha merumuskan dan mengomunikasikan strategi pembangunan jangka panjang rendah emisi gas rumah kaca sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai kesepakatan, masing-masing negara yang meratifikasi Kesepakatan Paris harus mengomunikasikan LTS tersebut pada 2020 kepada PBB.
Direktur Eksekutif 2050 Pathways Platform Richard Baron mengatakan sudah ada 21 negara yang menyerahkan LTS Kesepakatan Paris kepada Sekretariat Konvensi Perubahan Iklim PBB, sedangkan harapannya Indonesia akan menyusul.
Menurut dia, strategi pembangunan jangka panjang rendah emisi akan membantu negara-negara para pihak mengimplementasikan Kesepakatan Paris. Jika kesepakatan itu gagal, risiko iklim semakin besar.
Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam mengatakan Visi Indonesia 2045 harus diakui menjadi tantangan besar untuk dilaksanakan. Inisiatif itu menginisiasi pembentukan inisiatif rendah karbon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Bappenas mendorong transformasi besar seluruh pelaku pembangunan untuk mempertimbangkan isu perubahan iklim guna mencapai Visi Indonesia 2045.
Dengan mempertimbangkan tren iklim global yang sudah pasti juga terjadi di Indonesia, dengan peningkatan temperatur 1,5 hingga empat derajat Celsius, akan mengakibatkan kejadian ekstrem dengan dampak besar pada 2045. Peningkatan tinggi gelombang laut akan meluas sehingga berdampak terhadap nelayan-nelayan kecil dengan perahu berkapasitas mesin di bawah 10 gross ton (GT).
“Ujung-ujungnya berdampak ke persoalan ekonomi nelayan,” ujar dia.
Selain itu, perubahan iklim akan berpengaruh pada neraca air, pertanian, longsor, keselamatan pelayanan, penerbangan, serta kesehatan.
“Jika itu terjadi tentu akan berdampak ke mimpi Indonesia di 2045,” ujar dia.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019