Bupati Hulu Sungai Selatan (HSS) H Achmad Fikry menyampaikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS melalui Dinas Sosial akan meluncurkan Kartu Jaminan Hidup (KJH) bagi warga Lanjut Usia (Lansia).
Ia mengatakan, adanya kartu ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam mengayomi masyarakat sasaran penerima manfaat terutama memenuhi kebutuhan dasarnya, kalau Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta punya Kartu Lanjut Usia (Kartu Lansia) maka di Kabupaten HSS akan juga diluncurkan KJH.
"Untuk besaran KJH nantinya sebesar Rp225 ribu per bulan, per orang lansia yang menerima, jumlah ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, disamping kita juga melanjutkan program bantuan sosial (bansos) lainnya," katanya, saat memberikan sambutan membuka resmi Rakon PKK, di Sanggar Pramuka, Senin (29/4) pagi.
Baca juga: Achmad Fikry : Anak-anak jangan sampai putus sekolah karena alasan ekonomi
Dijelaskan dia, program bansos yang saat ini seperti Jaminan Hidup (Jadup), Beras Sejahtera (Rastra), Rumah Sejahtera, kemudian BPJS Semesta, maka KJH bagi Lansia menyusul diluncurkan dan nantinya para penerima manfaat KJH akan menerima penyerahan kartu secara langsung dan difoto.
Beragam Bansos ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dan agar warga penerima manfaat tidak bergantung pada bantuan, namun berusaha meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya sehingga nantinya bisa mendeklarasiakn diri keluar atau tidak menerima bansos lagi.
Pihaknya bersyukur sudah ada beberapa warga yang mendeklarasikan diri keluar dari bansos seperti Program Keluarga Harapan(PKH), ada warga yang karena sudah merasa mampu dan sejahtera menyatakan diri telah mampu dan menyatakan keluar dari program.
Baca juga: Dinsos siap berkontribusi wujudkan visi misi Sehati Cinta HSS
Untuk keberhasilan bansos dari pemerintah daerah tersebut, pihaknya juga mengajak para kader PKK dan Dasa Wisma di desa dan kelurahan untuk berperan serta dalam mengawal kebijakan tersebut, walaupun saat ini juga telah ada potensi Dinas Sosial seperti Pendamping Desa, Samping Desa dan lainnya.
Ditambahkan dia, pengawalan perlu dilakukan agar jangan ada yang terlewat dan masukan dari kader PKK dan Dasa Wisma diperlukan karena merupakan ujung tombak keberhasilan program PKK dan mengenal masalah di desa atau kelurahan masing-masing untuk bisa disampaikan ke SOPD terkait.
Kepala Dinas Sosial HSS Hj Siti Erma melalui Kabid Pemberdayaan Sosial Rakhmani, mengatakan untuk bantuan Jadup terdiri atas dua target, yakni lansia dan anak yatim dalam program Berupaya dan program Kessos anak dari keluarga miskin, transformasinya dari tunai ke non tunai.
"Program Berupaya dan PKSA sudah dimulai non tunai lewat Bank Kalsel Syariah dengan besaran Rp100 ribu perbulan peranak, sedangkan untuk lansia Rp225ribu perbulan perorang dan dalam peralihan menuju KJH lansia," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Ia mengatakan, adanya kartu ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dalam mengayomi masyarakat sasaran penerima manfaat terutama memenuhi kebutuhan dasarnya, kalau Pemerintah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta punya Kartu Lanjut Usia (Kartu Lansia) maka di Kabupaten HSS akan juga diluncurkan KJH.
"Untuk besaran KJH nantinya sebesar Rp225 ribu per bulan, per orang lansia yang menerima, jumlah ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, disamping kita juga melanjutkan program bantuan sosial (bansos) lainnya," katanya, saat memberikan sambutan membuka resmi Rakon PKK, di Sanggar Pramuka, Senin (29/4) pagi.
Baca juga: Achmad Fikry : Anak-anak jangan sampai putus sekolah karena alasan ekonomi
Dijelaskan dia, program bansos yang saat ini seperti Jaminan Hidup (Jadup), Beras Sejahtera (Rastra), Rumah Sejahtera, kemudian BPJS Semesta, maka KJH bagi Lansia menyusul diluncurkan dan nantinya para penerima manfaat KJH akan menerima penyerahan kartu secara langsung dan difoto.
Beragam Bansos ini bertujuan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dan agar warga penerima manfaat tidak bergantung pada bantuan, namun berusaha meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya sehingga nantinya bisa mendeklarasiakn diri keluar atau tidak menerima bansos lagi.
Pihaknya bersyukur sudah ada beberapa warga yang mendeklarasikan diri keluar dari bansos seperti Program Keluarga Harapan(PKH), ada warga yang karena sudah merasa mampu dan sejahtera menyatakan diri telah mampu dan menyatakan keluar dari program.
Baca juga: Dinsos siap berkontribusi wujudkan visi misi Sehati Cinta HSS
Untuk keberhasilan bansos dari pemerintah daerah tersebut, pihaknya juga mengajak para kader PKK dan Dasa Wisma di desa dan kelurahan untuk berperan serta dalam mengawal kebijakan tersebut, walaupun saat ini juga telah ada potensi Dinas Sosial seperti Pendamping Desa, Samping Desa dan lainnya.
Ditambahkan dia, pengawalan perlu dilakukan agar jangan ada yang terlewat dan masukan dari kader PKK dan Dasa Wisma diperlukan karena merupakan ujung tombak keberhasilan program PKK dan mengenal masalah di desa atau kelurahan masing-masing untuk bisa disampaikan ke SOPD terkait.
Kepala Dinas Sosial HSS Hj Siti Erma melalui Kabid Pemberdayaan Sosial Rakhmani, mengatakan untuk bantuan Jadup terdiri atas dua target, yakni lansia dan anak yatim dalam program Berupaya dan program Kessos anak dari keluarga miskin, transformasinya dari tunai ke non tunai.
"Program Berupaya dan PKSA sudah dimulai non tunai lewat Bank Kalsel Syariah dengan besaran Rp100 ribu perbulan peranak, sedangkan untuk lansia Rp225ribu perbulan perorang dan dalam peralihan menuju KJH lansia," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019