Kepala KPPN Barabai Dayu Rusanto mengatakan, berdasarkan PMK Nomor 196/PMK.05/2018 maka, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) akan diterapkan secara penuh mulai tanggal 1 Juli 2019.
"Hal itu menjadi kewajiban seluruh Satuan kerja (Satker) pemerintahan harus memiliki KKP untuk membelanjakan anggaran yang dikelolanya," katanya saat acara sosialisasi penggunaan KKP di Kandangan, Kamis.
Hal ini merupakan amanah dari instruksi pemerintah untuk memasyarakatkan Gerakan NonTunai dan di wilayah HSS baru Satu Satker yang memiliki KKP yaitu MAN 1 Kandangan.
Menurutnya, KKP yang telah diuji coba sejak akhir 2017 lalu dan merupakan cara pembayaran non tunai yang harus dimiliki oleh setiap Satker yang didanai oleh APBN.
Banyak manfaat yang akan dinikmati oleh satker dengan menggunakan KKP tersebut, pertama sisi keamanan, terutama untuk risiko kehilangan dan kriminalitas, petugas satker tidak perlu membawa uang tunai jika hendak berbelanja keperluan kantor.
Cukup dengan KKP, maka pembayaran dapat dilakukan sepanjang pada toko/swalayan tersebut ada mesin gesek Electronic Data Capture (EDC).
Kedua, dari sisi efisiensi dan efektivitas, dalam hal perjalanan dinas satker tidak perlu kesulitan membawa uang tunai karena untuk biaya penginapan dan tiket sudah dapat dibayarkan dengan KKP dari mana saja menggunakan gadget yang terhubung secara internet dengan agen-agen perjalanan/hotel secara online.
Ketiga, dari sisi akuntabilitas, dengan KKP maka setiap satu rupiah pengeluaran satker, baik untuk belanja keperluan kantor maupun perjalanan dinas akan dapat dipertanggungjawabkan secara pasti.
Acara diprakarsai oleh Bank BRI Cabang Kandangan dan dihadiri oleh 30 KPA Satker atau yang mewakili di wilayah Kabupaten HSS.
Sosialisasi KKP di Kandangan ini merupakan rangkaian terakhir, dimana sosialisasi dengan satker-satker di wilayah HST dan Tapin telah lebih dulu diadakan pada bulan Maret 2019.
Pemimpin Cabang BRI Kandangan M Arief Prabowo menyampaikan, pihaknya siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada para Satker dalam rangka pembuatan KKP.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Hal itu menjadi kewajiban seluruh Satuan kerja (Satker) pemerintahan harus memiliki KKP untuk membelanjakan anggaran yang dikelolanya," katanya saat acara sosialisasi penggunaan KKP di Kandangan, Kamis.
Hal ini merupakan amanah dari instruksi pemerintah untuk memasyarakatkan Gerakan NonTunai dan di wilayah HSS baru Satu Satker yang memiliki KKP yaitu MAN 1 Kandangan.
Menurutnya, KKP yang telah diuji coba sejak akhir 2017 lalu dan merupakan cara pembayaran non tunai yang harus dimiliki oleh setiap Satker yang didanai oleh APBN.
Banyak manfaat yang akan dinikmati oleh satker dengan menggunakan KKP tersebut, pertama sisi keamanan, terutama untuk risiko kehilangan dan kriminalitas, petugas satker tidak perlu membawa uang tunai jika hendak berbelanja keperluan kantor.
Cukup dengan KKP, maka pembayaran dapat dilakukan sepanjang pada toko/swalayan tersebut ada mesin gesek Electronic Data Capture (EDC).
Kedua, dari sisi efisiensi dan efektivitas, dalam hal perjalanan dinas satker tidak perlu kesulitan membawa uang tunai karena untuk biaya penginapan dan tiket sudah dapat dibayarkan dengan KKP dari mana saja menggunakan gadget yang terhubung secara internet dengan agen-agen perjalanan/hotel secara online.
Ketiga, dari sisi akuntabilitas, dengan KKP maka setiap satu rupiah pengeluaran satker, baik untuk belanja keperluan kantor maupun perjalanan dinas akan dapat dipertanggungjawabkan secara pasti.
Acara diprakarsai oleh Bank BRI Cabang Kandangan dan dihadiri oleh 30 KPA Satker atau yang mewakili di wilayah Kabupaten HSS.
Sosialisasi KKP di Kandangan ini merupakan rangkaian terakhir, dimana sosialisasi dengan satker-satker di wilayah HST dan Tapin telah lebih dulu diadakan pada bulan Maret 2019.
Pemimpin Cabang BRI Kandangan M Arief Prabowo menyampaikan, pihaknya siap memberikan pelayanan yang terbaik kepada para Satker dalam rangka pembuatan KKP.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019