Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Sukamta menghadiri Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Gedung Mahligai Pancasila Banjarmasin, Rabu (10/4)
Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menyambut baik rapat yang digelar KPK-RI bersama Pemprov Kalsel dalam rangka pencegahan tindak korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
"Dengan dibacakannya deklarasi zona integritas, artinya kita harus berkomitmen mewujudkan pemerintahan bebas korupsi dalam mewujudkan good government," ujarnya.
Dia meminta, kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se Kalsel memberikam pelayanan yang baik kepada siapapun.
"Tunjukkan budaya melayani dalam setiap tugas, karena hal itu adalah sangat terpenting, sehingga kita bisa mengimplementasikan apa yang kita deklarasikan," tegasnya.
Paman Birin berharap, kepada segenap pejabat harus dapat mewujudkan wilayah bebas korupsi.
"Semoga dengan pencanangan zona integritas ini membuat semakin optimis mewujudkan tatanan birokrasi yang bebas korupsi,"tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK-RI Alexander Marwata dalam mengatakan, dengan visi dan misi yang sama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia.
"Perjuangan kita melawan korupsi masih berat karena itu perlu kerjasama semua pihak. Kita akan terus melakukan supervisi dan evaluasi keseluruh daerah, hal ini untuk memonitor sejauhmana peran daerah dalam pencegahan korupsi," katanya.
Terpisah, Bupati Tanah Laut H Sukamta mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan meningkatkan usaha pencegahan-pencegahan korupsi.
“Tadi sudah ada expose tentang apa saja yang masih kurang dan harus dilakukan dalam pencegahan korupsi,” ujar Sukamta.
Sukamta juga menambahkan, Pemkab Tanah Laut saat ini fokus pada tindakan pencegahan, baik di sisi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengelolaan dana desa dan transparansi kepada publik.
"Nanti kita rapatkan secara khusus untuk operasionalnya, sehinggga upaya pencegahan dapat optimal,” imbuhnya.
Selain itu, orang nomor satu di jajaran Pemkab Tanah Laut juga mengatakan, Pemkab Tanah Laut juga memperkuat Inspektorat Kabupaten dengan peningkatan kemampuan para auditor.
Acara tersebut dihadiri Perwakilan BPKP dan BPK-RI, Wakil Gubernur Kalsel, Sekda Provinsi, Kapolda Kalsel, Dandrem 101 Antasari, Forkominda serta pimpinan dan instansi lingkup Provinsi Kalsel dan narasumber Nanang Mulyana.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menyambut baik rapat yang digelar KPK-RI bersama Pemprov Kalsel dalam rangka pencegahan tindak korupsi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
"Dengan dibacakannya deklarasi zona integritas, artinya kita harus berkomitmen mewujudkan pemerintahan bebas korupsi dalam mewujudkan good government," ujarnya.
Dia meminta, kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten se Kalsel memberikam pelayanan yang baik kepada siapapun.
"Tunjukkan budaya melayani dalam setiap tugas, karena hal itu adalah sangat terpenting, sehingga kita bisa mengimplementasikan apa yang kita deklarasikan," tegasnya.
Paman Birin berharap, kepada segenap pejabat harus dapat mewujudkan wilayah bebas korupsi.
"Semoga dengan pencanangan zona integritas ini membuat semakin optimis mewujudkan tatanan birokrasi yang bebas korupsi,"tandasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK-RI Alexander Marwata dalam mengatakan, dengan visi dan misi yang sama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bersama-sama mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia.
"Perjuangan kita melawan korupsi masih berat karena itu perlu kerjasama semua pihak. Kita akan terus melakukan supervisi dan evaluasi keseluruh daerah, hal ini untuk memonitor sejauhmana peran daerah dalam pencegahan korupsi," katanya.
Terpisah, Bupati Tanah Laut H Sukamta mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut akan meningkatkan usaha pencegahan-pencegahan korupsi.
“Tadi sudah ada expose tentang apa saja yang masih kurang dan harus dilakukan dalam pencegahan korupsi,” ujar Sukamta.
Sukamta juga menambahkan, Pemkab Tanah Laut saat ini fokus pada tindakan pencegahan, baik di sisi pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pengelolaan dana desa dan transparansi kepada publik.
"Nanti kita rapatkan secara khusus untuk operasionalnya, sehinggga upaya pencegahan dapat optimal,” imbuhnya.
Selain itu, orang nomor satu di jajaran Pemkab Tanah Laut juga mengatakan, Pemkab Tanah Laut juga memperkuat Inspektorat Kabupaten dengan peningkatan kemampuan para auditor.
Acara tersebut dihadiri Perwakilan BPKP dan BPK-RI, Wakil Gubernur Kalsel, Sekda Provinsi, Kapolda Kalsel, Dandrem 101 Antasari, Forkominda serta pimpinan dan instansi lingkup Provinsi Kalsel dan narasumber Nanang Mulyana.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019