Kepala kepolisian resort Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan AKBP Ahmad Arif Sofyan meminta jangan sampai terjadi penggandaan atau duplikasi anggaran pada kegiatan Pemilu 2019 guna menghindari pemborosan anggaran.
"Masing-masing instansi memiliki anggaran untuk kegiatan terkait Pemilu 2019 termasuk kepolisian, jadi jangan sampai instansi lain mengalokasikan anggaran lagi bagi petugas atau pejabat instansi lain dalam berbagai kegiatan persiapan Pemilu," ujar Ahmad Arif Sofyan di Amuntai, Senin.
Arif mengatakan, pihak Polres HSU juga memiliki alokasi anggaran sendiri untuk operasional menghadapi pelaksanaan Pemilu jadi instansi lain tidak perlu mengalokasikan anggaran bagi personil Polri yang ikut dalam kegiatan instansi bersangkutan.
Bahkan, kata Arif, pihak Polres HSU cukup kesulitan menyerap anggaran yang dimiliki sekitar satu milyar rupiah untuk operasional pengamanan kegiatan kampanye.
"Jika ada anggota Polres HSU yang meminta alokasi anggaran atau insentif dalam kegiatan Pemilu, silahkan laporkan kepada saya," kata Arif.
Menghadiri rapat koordinasi kesiapan Pemilu di Mess Negara Dipa Amuntai, Arif meminta SKPD lain agar berkoordinasi dengan pihak Polres terkait berbagai pelaksanaan kegiatan Pemilu khususnya pada bidang keamanan agar Polres bisa memberikan pertimbangan dan bantuan.
Arif mengutarakan hal ini terkait salah satu kegiatan pelatihan petugas satuan pengamanan yang tidak berkoordinasi langsung dengannya, sehingga instruktur dan nara sumber yang dihadirkan dari jajaran Polres HSU kurang terkelola dengan baik.
Selain itu, katanya jika instansi lain berkoordinasi dengan kepolisian maka untuk bantuan dari Polres HSU tidak perlu lagi menganggarkan bagi personil Polres karena Polres HSU sudah memiliki anggaran sendiri untuk operasional anggotanya.
Arif memaparkan Polres HSU telah memetakan kondisi wilayah dalam tiga kategori aman, rawan dan sangat rawan sehingga sudah mempersiapkan pola pengamanan wilayah dan lokasi tempat pemungutan suara.
"Sebanyak 279 TPS masuk kategori aman, sedang 13 TPS rawan yakni di di Desa Paminggir dan Sapala karena kondisi wilayah perairan rawan, dan 8 TPS masuk kategori sangat rawan yakni TPS di Desa Mawar Sari, Pawalutan dan Lapas Amuntai," paparnya.
Dikatakan, untuk TPS rawan dan sangat rawan akan dilakukan penambahan jumlah personil Polri, sedangkan jumlah anggota Satlinmas tetap yakni tiap TPS ada dua anggota Satlinmas.
Sekitar dua pertiga kekuatan personil Polres HSU akan diterjunkan kelapangan untuk mengamankan tahapan Pemilu dan TPS dibantu tenaga BKO dari Polda Kalsel, Satlinmas dan prajurit TNI.
"Sebanyak 2/3 dari 320 personil Polres HSU akan diterjunkan kelapangan, sisanya berjaga di Markas Polres, sedangkan 176 personil BKO dari Polda Kalsel dibantu 1494 anggota Satlinmas serta 200 prajurit TNI dari Kodim 1001 Amuntai/ Balangan juga akan membantu pengamanan TPS," terangnya.
Melalui Rakor kesiapan Pemilu, Kapolres juga sudah mengkonfirmasi kepada seluruh camat yang hadir bahwa penyimpanan logsitik Pemilu 2019 tidak berada dikawasan kantor Polsek maupun Koramil untuk menghindari kecurigaan dan menjaga netralitas TNI-Polri.
"Bupati, KPU, Bawaslu dan seluruh peserta rakor ini menjadi saksinya bahwa penyimpanan atau gudang logistik Pemilu 2019 tidak berada di kantor Polsek maupun koramil," tandas Arif.
Kapolres juga meminta bantuan camat untuk menyediakan lokasi atau bangunan bagi tempat istirahat atau berkumpul petugas pengamanan dari Polri, TNI dan Satlinmas.
Pada rakor kesiapan pemilu tersebut, pihak KPU dan Bawaslu juga menyampaikan kesiapan yang sudah dilakukan masing-masing.
Bupati HSU Abdul Wahid berharap melalui rakor kesiapan Pemilu semua pihak terkait bisa saling menyelaraskan program dan kegiatan sehingga tewujud sinergitas dan kekompakan untuk mensukseskan Pemilu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Masing-masing instansi memiliki anggaran untuk kegiatan terkait Pemilu 2019 termasuk kepolisian, jadi jangan sampai instansi lain mengalokasikan anggaran lagi bagi petugas atau pejabat instansi lain dalam berbagai kegiatan persiapan Pemilu," ujar Ahmad Arif Sofyan di Amuntai, Senin.
Arif mengatakan, pihak Polres HSU juga memiliki alokasi anggaran sendiri untuk operasional menghadapi pelaksanaan Pemilu jadi instansi lain tidak perlu mengalokasikan anggaran bagi personil Polri yang ikut dalam kegiatan instansi bersangkutan.
Bahkan, kata Arif, pihak Polres HSU cukup kesulitan menyerap anggaran yang dimiliki sekitar satu milyar rupiah untuk operasional pengamanan kegiatan kampanye.
"Jika ada anggota Polres HSU yang meminta alokasi anggaran atau insentif dalam kegiatan Pemilu, silahkan laporkan kepada saya," kata Arif.
Menghadiri rapat koordinasi kesiapan Pemilu di Mess Negara Dipa Amuntai, Arif meminta SKPD lain agar berkoordinasi dengan pihak Polres terkait berbagai pelaksanaan kegiatan Pemilu khususnya pada bidang keamanan agar Polres bisa memberikan pertimbangan dan bantuan.
Arif mengutarakan hal ini terkait salah satu kegiatan pelatihan petugas satuan pengamanan yang tidak berkoordinasi langsung dengannya, sehingga instruktur dan nara sumber yang dihadirkan dari jajaran Polres HSU kurang terkelola dengan baik.
Selain itu, katanya jika instansi lain berkoordinasi dengan kepolisian maka untuk bantuan dari Polres HSU tidak perlu lagi menganggarkan bagi personil Polres karena Polres HSU sudah memiliki anggaran sendiri untuk operasional anggotanya.
Arif memaparkan Polres HSU telah memetakan kondisi wilayah dalam tiga kategori aman, rawan dan sangat rawan sehingga sudah mempersiapkan pola pengamanan wilayah dan lokasi tempat pemungutan suara.
"Sebanyak 279 TPS masuk kategori aman, sedang 13 TPS rawan yakni di di Desa Paminggir dan Sapala karena kondisi wilayah perairan rawan, dan 8 TPS masuk kategori sangat rawan yakni TPS di Desa Mawar Sari, Pawalutan dan Lapas Amuntai," paparnya.
Dikatakan, untuk TPS rawan dan sangat rawan akan dilakukan penambahan jumlah personil Polri, sedangkan jumlah anggota Satlinmas tetap yakni tiap TPS ada dua anggota Satlinmas.
Sekitar dua pertiga kekuatan personil Polres HSU akan diterjunkan kelapangan untuk mengamankan tahapan Pemilu dan TPS dibantu tenaga BKO dari Polda Kalsel, Satlinmas dan prajurit TNI.
"Sebanyak 2/3 dari 320 personil Polres HSU akan diterjunkan kelapangan, sisanya berjaga di Markas Polres, sedangkan 176 personil BKO dari Polda Kalsel dibantu 1494 anggota Satlinmas serta 200 prajurit TNI dari Kodim 1001 Amuntai/ Balangan juga akan membantu pengamanan TPS," terangnya.
Melalui Rakor kesiapan Pemilu, Kapolres juga sudah mengkonfirmasi kepada seluruh camat yang hadir bahwa penyimpanan logsitik Pemilu 2019 tidak berada dikawasan kantor Polsek maupun Koramil untuk menghindari kecurigaan dan menjaga netralitas TNI-Polri.
"Bupati, KPU, Bawaslu dan seluruh peserta rakor ini menjadi saksinya bahwa penyimpanan atau gudang logistik Pemilu 2019 tidak berada di kantor Polsek maupun koramil," tandas Arif.
Kapolres juga meminta bantuan camat untuk menyediakan lokasi atau bangunan bagi tempat istirahat atau berkumpul petugas pengamanan dari Polri, TNI dan Satlinmas.
Pada rakor kesiapan pemilu tersebut, pihak KPU dan Bawaslu juga menyampaikan kesiapan yang sudah dilakukan masing-masing.
Bupati HSU Abdul Wahid berharap melalui rakor kesiapan Pemilu semua pihak terkait bisa saling menyelaraskan program dan kegiatan sehingga tewujud sinergitas dan kekompakan untuk mensukseskan Pemilu.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019