Kian gencarnya pengawasan dan penindakan Satuan Tugas (Satgas) Bahan Bakar Minyak (BBM) Kalimantan Selatan terhadap pelaku penimbun BBM memperoleh apresiasi dari berbagai kalangan.
Apresiasi tersebut antara lain dari Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H Puar Junaidi, di Banjarmasin, Kamis, seiring dengan gencarnya gerakan Satgas BBM tingkat provinsinya itu, melakukan pengawasan.
Namun Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM), perhubungan serta lingkungan hidup tersebut, mengingatkan, Satgas BBM itu agar mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
Sebagai contoh dalam melakukan penggerebekan atas dugaan penimunan solar bersubsidi, hendaknya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, bukan sebarang asal gerbek.
"Sebab jika tak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, target dan sasaran bisa tidak tercapai. Bahkan bisa menjadi bumerang dan menghilangkan wibawa Satgas sendiri," ujar mantan Ketua Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu.
"Karena tidak menutup kemungkinan, mereka yang kena gerebek dan ternyatan tidak terbukti menjadi sakit hati dan melanjutkan sikap Satgas tersebut ke ranah hukum. Itu kan jadi masalah baru," lanjut politisi senior Partai Golkar tersebut.
Oleh sebab itu pula, sebelum melakukan penggerebekan atas dugaan penimbunan BBM bersubsidi, terlebih dahulu harus betul-betul memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma sekedar "kabar burung" atau isu, demikian Puar Junaidi.
Pada kesempatan terpisah, Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin menyatakan, Satgas BBM bentukan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat akan tetap terus jalan dan meningkatkan aksinya di lapangan.
"Walau aksi Satgas BBM Kalsel belakangan ini cukup gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak), tapi tidak seperti tanpa kendali," tandas orang nomor satu di jajaran Pemprov tersebut.
"Jadi dalam melakukan aksi atau gerakan, Satgas BBM Kalsel tetap mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku," lanjut gubernur dua periode yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Mengenai tambahan BBM bersubsidi untuk Kalsel, dia mengungkapkan, buat sementara ini, baru jenis solas yang mendapatkan tambahan sekitar 12 persen.
"Sedangkan BBM bersubsidi jenis premiun, Kalsel belum mendapatkan tambahan, karena mungkin pemerintah pusat masih menganggap aman atau tak masalah. Namun kita tetap meminta tambahan jatah premium bersubsidi," demikian Rudy Ariffin.
Satgas BBM Kalsel gabungan dari unsur Pemprov, Kepolisian Daerah (Polda), TNI, Pertamina tingkat provinsi setempat, dengan ketuanya Wakil Gubernur H Rudy Resnawan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
Apresiasi tersebut antara lain dari Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H Puar Junaidi, di Banjarmasin, Kamis, seiring dengan gencarnya gerakan Satgas BBM tingkat provinsinya itu, melakukan pengawasan.
Namun Ketua Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM), perhubungan serta lingkungan hidup tersebut, mengingatkan, Satgas BBM itu agar mengikuti prosedur serta ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas.
Sebagai contoh dalam melakukan penggerebekan atas dugaan penimunan solar bersubsidi, hendaknya sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, bukan sebarang asal gerbek.
"Sebab jika tak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, target dan sasaran bisa tidak tercapai. Bahkan bisa menjadi bumerang dan menghilangkan wibawa Satgas sendiri," ujar mantan Ketua Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu.
"Karena tidak menutup kemungkinan, mereka yang kena gerebek dan ternyatan tidak terbukti menjadi sakit hati dan melanjutkan sikap Satgas tersebut ke ranah hukum. Itu kan jadi masalah baru," lanjut politisi senior Partai Golkar tersebut.
Oleh sebab itu pula, sebelum melakukan penggerebekan atas dugaan penimbunan BBM bersubsidi, terlebih dahulu harus betul-betul memiliki bukti yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma sekedar "kabar burung" atau isu, demikian Puar Junaidi.
Pada kesempatan terpisah, Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin menyatakan, Satgas BBM bentukan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat akan tetap terus jalan dan meningkatkan aksinya di lapangan.
"Walau aksi Satgas BBM Kalsel belakangan ini cukup gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak), tapi tidak seperti tanpa kendali," tandas orang nomor satu di jajaran Pemprov tersebut.
"Jadi dalam melakukan aksi atau gerakan, Satgas BBM Kalsel tetap mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku," lanjut gubernur dua periode yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Mengenai tambahan BBM bersubsidi untuk Kalsel, dia mengungkapkan, buat sementara ini, baru jenis solas yang mendapatkan tambahan sekitar 12 persen.
"Sedangkan BBM bersubsidi jenis premiun, Kalsel belum mendapatkan tambahan, karena mungkin pemerintah pusat masih menganggap aman atau tak masalah. Namun kita tetap meminta tambahan jatah premium bersubsidi," demikian Rudy Ariffin.
Satgas BBM Kalsel gabungan dari unsur Pemprov, Kepolisian Daerah (Polda), TNI, Pertamina tingkat provinsi setempat, dengan ketuanya Wakil Gubernur H Rudy Resnawan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012