Calon presiden petahana Joko Widodo (Jokowi) memilki program anyar yang membuktikan jika dirinya peduli kaum milenial, yakni Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah dan Kartu Pra-Kerja.

"Terobosan Presiden Jokowi yang membantu biaya kuliah dan juga pelatihan vokasi untuk para pencari kerja ini sangat berpihak kepada generasi muda yang kerap disebut kelompok milenial," ucap Tim Kampanye Daerah (TKD) Koalisi Indonesia Kerja Kalimantan Selatan Mardani H Maming, Rabu (20/3).

Hal itu dikatakannya kepada wartawan usai menjadi narasumber "Talkshow Meja Bundar" bertema Memilih Pemimpin Masa Depan yang digelar salah satu stasiun televisi di Hotel Rattan In Banjarmasin.

Mardani menuturkan, soal pembangunan di bidang pendidikan Jokowi sudah membuktikannya. KIP Kuliah merupakan lanjutan program pelajar wajib belajar 12 tahun. Dimana Jokowi menambahkan pemberian bantuan pembiayaan bagi mereka yang hendak melanjutkan ke pendidikan tinggi.

"Sekarang Pak Jokowi menanggung biaya untuk kuliah. Itu berarti kesejahteraan hidup bagi orang yang tidak mampu akan lebih terjamin kalau pendidikannya dijamin oleh negara hingga level sarjana," terang mantan Bupati Tanah Bumbu itu.
Tak hanya bagi yang ingin kuliah, perhatian khusus juga diberikan Jokowi bagi mereka pencari kerja. Melalui Kartu Pra-Kerja, pemuda pengangguran yang belum memiliki skill dan keterampilan di dunia kerja akan dilatih dan dibina agar lebih mumpuni.

Sedangkan kartu sakti Jokowi lainnya adalah Kartu Sembako yang diperuntukkan bagi rakyat berpenghasilan rendah agar memiliki keterjangkauan untuk membeli sembako dengan harga lebih murah.

Mardani pada kesempatan itu juga mengingatkan para relawan dan pendukung capres 01 agar terus memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait serangan berita bohong yang kerap kali memfitnah presiden Jokowi.

"Hoaks sekarang begitu masif disebar baik di dunia maya maupun secara langsung dari mulut ke mulut, bahkan door to door. Jadi masyarakat harus terus diberikan pencerahan dengan meluruskan berita bohong yang disebar untuk menjatuhkan nama baik Jokowi," jelas Mardani.
Di antaranya hoaks yang dimaksud, yakni jika Jokowi terpilih lagi maka adzan dilarang. Kemudian Jokowi dikatakan orang PKI (Partai Komunis Indonesia) hingga zina dan perkawinan sesama jenis dilegalkan.

"Semua berita itu bohong dan fitnah yang tujuannya untuk menjatuhkan Jokowi. Kita harus tangkal ini agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi dan kabar berita menyesatkan. Termasuk media juga berperan meluruskannya," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan itu menegaskan.

Berdasarkan sejumlah hasil Lembaga survei ternama, seperti Indo Barometer dan Burhanuddin Muhtadi (Direktur Komunikasi Publik Lembaga Survei Indonesia), secara nasional saat ini pasangan capres nomor urut 01 Jokowi- Ma'ruf Amin masih unggul yang mencapai 20 persen.

Kemudian ada juga survei terbaru Kompas menunjukkan elektabilitas Jokowi masih mengungguli Prabowo Subianto hingga 11 persen. Sehingga disimpulkan kebanyakan responden survei memilih Jokowi ketimbang Prabowo di Pilpres 2019.

Kalimantan Selatan pun diharapkan TKD bisa mendulang suara dan memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin agar laju pembangunan lima tahun kedepan semakin signifikan di Bumi Antasari.

"Insya Allah Jokowi akan terpilih lagi untuk periode kedua. Tinggal kita masyarakat Banua, mau ikut yang kalah atau menang," pungkas Mardani.  

Pewarta: Firman

Editor : Imam Hanafi


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019