Pemerintah segera menuntut pemerintah daerah melalui kementerian dan dinas terkait lainnya melaksanakan pengadaan barang dan jasa melalui sistem online untuk kepentingan transparansi monitoring dan evaluasi.
Guna pelaksanaan sistem tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan sosialisasi dan workshop dalam rangka penilaian kinerja PBJP dengan menggunakan aplikasi monev online 2012 di Kota Banjarmasin, Rabu.
Acara yang diikuti oleh utusan dinas terkait dari seluruh Indonesia yang dilaksanakan di hotel "A" Banjarmasin tersebut, dihadiri oleh Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP Ir Riad Horem.
Menurut Riad, Monev online merupakan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah untuk melihat sekaligus mengendalikan proses pengadaan barang dan jasa pada unit kerja masing-masing.
"Sistem Monev online merupakan pengembangan sistem monitoring evaluasi manual menjadi sistem berbasis "web" untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi pengguna sekaligus penyuplai data, sedangkan pengembangan aplikasinya dilakukan oleh LKPP, selanjutnya data yang ada pada Monev online, akan terhubung dengan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).
Sistem tersebut, tambah Riad, sekaligus melengkapi sistem elektronik "government" yang telah dikembangkan LKPP.
"Jadi bisa diibaratkan dengan sistem ini, seperti kita membangun waduk yang telah dipenuhi oleh air, air waduk tersebut bisa dimanfaatkan untuk apa saja, untuk pengairan, air bersih, perikanan dan lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing bidang," katanya.
Dengan adanya sistem monitoring secara online, juga akan terjadi transparansi, dan masyarakat juga bisa melakukan monitoring secara langsung.
Ahli Monitoring Evaluasi Pengadaan Sangkala Ruslan mengatakan, dengan adanya sistem online tersebut akan mampu meningkatkan efektivitas dan kecepatan pelaksanaan pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan.
Selain itu, juga memastikan perencanaan pengadaan tereksekusi sesuai dengan target yang ditetapkan, melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan.
"Dengan demikian upaya-upaya untuk memenangkan tender pengadaan barang dan jasa dengan hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindarkan," katanya.
Rencana pelaksanaan sistem online ini mendapatkan tanggapan cukup positif dari para peserta, menerut mereka dengan adanya sistem online maka pihaknya tidak akan lagi ditanya oleh DPRD secara berulang-ulang.
DPRD dan siapapun yang berkepentingan terhadap monitoring pengadaan barang dan jasa cukup di online untuk mendapatkan data-data yang diharapkan.
"Kita berharap sistem ini segera direalisasikan, karena akan mempermudah bagi dinas dan pemerintah daerah," kata beberapa peserta dan beberapa daerah di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012
Guna pelaksanaan sistem tersebut, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan sosialisasi dan workshop dalam rangka penilaian kinerja PBJP dengan menggunakan aplikasi monev online 2012 di Kota Banjarmasin, Rabu.
Acara yang diikuti oleh utusan dinas terkait dari seluruh Indonesia yang dilaksanakan di hotel "A" Banjarmasin tersebut, dihadiri oleh Direktur Monitoring dan Evaluasi LKPP Ir Riad Horem.
Menurut Riad, Monev online merupakan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah untuk melihat sekaligus mengendalikan proses pengadaan barang dan jasa pada unit kerja masing-masing.
"Sistem Monev online merupakan pengembangan sistem monitoring evaluasi manual menjadi sistem berbasis "web" untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa.
Menurut dia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan menjadi pengguna sekaligus penyuplai data, sedangkan pengembangan aplikasinya dilakukan oleh LKPP, selanjutnya data yang ada pada Monev online, akan terhubung dengan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE).
Sistem tersebut, tambah Riad, sekaligus melengkapi sistem elektronik "government" yang telah dikembangkan LKPP.
"Jadi bisa diibaratkan dengan sistem ini, seperti kita membangun waduk yang telah dipenuhi oleh air, air waduk tersebut bisa dimanfaatkan untuk apa saja, untuk pengairan, air bersih, perikanan dan lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing bidang," katanya.
Dengan adanya sistem monitoring secara online, juga akan terjadi transparansi, dan masyarakat juga bisa melakukan monitoring secara langsung.
Ahli Monitoring Evaluasi Pengadaan Sangkala Ruslan mengatakan, dengan adanya sistem online tersebut akan mampu meningkatkan efektivitas dan kecepatan pelaksanaan pemantauan, penilaian dan evaluasi pelaksanaan.
Selain itu, juga memastikan perencanaan pengadaan tereksekusi sesuai dengan target yang ditetapkan, melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan.
"Dengan demikian upaya-upaya untuk memenangkan tender pengadaan barang dan jasa dengan hal-hal yang tidak diinginkan bisa dihindarkan," katanya.
Rencana pelaksanaan sistem online ini mendapatkan tanggapan cukup positif dari para peserta, menerut mereka dengan adanya sistem online maka pihaknya tidak akan lagi ditanya oleh DPRD secara berulang-ulang.
DPRD dan siapapun yang berkepentingan terhadap monitoring pengadaan barang dan jasa cukup di online untuk mendapatkan data-data yang diharapkan.
"Kita berharap sistem ini segera direalisasikan, karena akan mempermudah bagi dinas dan pemerintah daerah," kata beberapa peserta dan beberapa daerah di Indonesia.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2012