Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Peraturan Daerah (Perda) nomor 14 tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan dipelajari Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Subaidi saat berkunjung ke DPRD Banjarmasin, Selasa, mengatakan, pihaknya masih mencari referensi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan di daerahnya.
"Setelah kita cari referensi, ternyata Kota Banjarmasin sudah memiliki Perdanya, makanya kita stadi banding ke sini," ujarnya.
Secara sekilas kota ini, ungkap Subaidi, tidak terlihat besar kawasan kumuh dan gelandangan, pengemis serta anak jalanan yang identik dengan gambaran suasana daerah miskin.
"Makanya kita nilai, Banjarmasin masuk cukup baik menanggulangi kemiskinan, dengan Perdanya yang sudah dibuat pada 2011 silam," ucapnya.
Diakui Subaidi, tingkat kemiskinan di Kabupatennya masih tinggi. Angkanya masih di atas 25 persen.
Walaupun, tuturnya, ada program yang sama dengan Banjarmasin, namum permasalahan kemiskinan belum dapat tertanggulangi secara menyeluruh.
"Kami punya dana untuk program kemiskinan di sana. Tapi dengan anggaran yang ada, bukannya masalah terselesaikan, ini malah angka kemiskinan bertambah. Makanya harus ada Perda," terangnya.
Kasi Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinsos Banjarmasin, Rahmat menyatakan, untuk menanggulangi kemisikinan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah kota dan DPRD setempat. Artinya, legislatif perlu mensupport pemerintah melalui perencanaan anggaran yang matang.
"Kan dewan yang menganggarkan. Kalau dananya ada, program pengentasan kemiskinan pun dapat dijalankan," ucapnya.
Apalagi ujar Rahmat, beberapa program bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Banjarmasin saat ini sudah berjalan dengan baik. Ditambah kota ini telah menyandang predikat tipe A dalam pengentasan kemiskinan.
"Makanya tadi DPRD Sumenep belajar ke sini untuk membuat Raperda tersebut. Kalau kami mengacu data dulu dalam menjalankan program-program itu, agar nanti bantuan yang diberikan tepat sasaran," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Subaidi saat berkunjung ke DPRD Banjarmasin, Selasa, mengatakan, pihaknya masih mencari referensi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Kemiskinan di daerahnya.
"Setelah kita cari referensi, ternyata Kota Banjarmasin sudah memiliki Perdanya, makanya kita stadi banding ke sini," ujarnya.
Secara sekilas kota ini, ungkap Subaidi, tidak terlihat besar kawasan kumuh dan gelandangan, pengemis serta anak jalanan yang identik dengan gambaran suasana daerah miskin.
"Makanya kita nilai, Banjarmasin masuk cukup baik menanggulangi kemiskinan, dengan Perdanya yang sudah dibuat pada 2011 silam," ucapnya.
Diakui Subaidi, tingkat kemiskinan di Kabupatennya masih tinggi. Angkanya masih di atas 25 persen.
Walaupun, tuturnya, ada program yang sama dengan Banjarmasin, namum permasalahan kemiskinan belum dapat tertanggulangi secara menyeluruh.
"Kami punya dana untuk program kemiskinan di sana. Tapi dengan anggaran yang ada, bukannya masalah terselesaikan, ini malah angka kemiskinan bertambah. Makanya harus ada Perda," terangnya.
Kasi Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinsos Banjarmasin, Rahmat menyatakan, untuk menanggulangi kemisikinan, perlu adanya kerjasama antara pemerintah kota dan DPRD setempat. Artinya, legislatif perlu mensupport pemerintah melalui perencanaan anggaran yang matang.
"Kan dewan yang menganggarkan. Kalau dananya ada, program pengentasan kemiskinan pun dapat dijalankan," ucapnya.
Apalagi ujar Rahmat, beberapa program bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Banjarmasin saat ini sudah berjalan dengan baik. Ditambah kota ini telah menyandang predikat tipe A dalam pengentasan kemiskinan.
"Makanya tadi DPRD Sumenep belajar ke sini untuk membuat Raperda tersebut. Kalau kami mengacu data dulu dalam menjalankan program-program itu, agar nanti bantuan yang diberikan tepat sasaran," jelasnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019